Tahun 2008 ini Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang mengajukan tambahan tujuh kendaraan operasional. Kendaraan yang belum diketahui harga, merek, dan jenisnya ini dianggarkan dalam APBD Kota Palembang tahun 2008. Rencananya, tujuh kendaraan tersebut akan diperuntukkan bagi operasional tujuh fraksi di DPRD Kota Palembang.

Ketua Fraksi Demokrat A Fanani Yahya membenarkan jika pada tahun anggaran 2008 tercantum mata pasal pembelian kendaraan operasional baru. Kendaraan ini dinilai memiliki fungsi yang efisien bagi operasional anggota DPRD Kota Palembang. Namun, Fanani sendiri tidak bisa menyebutkan berapa dana yang diperlukan untuk membeli kendaraan operasional tersebut.

”Saya kurang tahu untuk jumlah anggaran dan jumlah kendaraan, tapi sekitar tujuh unit kalau tidak salah,” ujar Fanani yang juga anggota Panitia Anggaran (Panggar) Penyusunan APBD 2008 ini kemarin.

Menurut dia, semua proses administrasi pembelian kendaraan operasional sepenuhnya berada di tangan Sekretariat DPRD Kota Palembang. Karena itu, dia tidak bisa merinci harga, jenis, dan merek kendaraan yang akan dibeli.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Palembang A Djauhari membantah adanya usulan pembelian tujuh kendaraan operasional. Sebab, hal itu dinilainya sebagai bentuk pemborosan. Selain itu, harus dilihat dahulu fungsi dan kegunaan kendaraan tersebut, karena masih banyak kepentingan lain yang harus mendapat perhatian lebih.

Fraksi, menurut dia, sebenarnya bisa memanfaatkan kendaraan komisi yang ada karena anggota komisi berasal dari fraksi di DPRD Kota Palembang. Langkah tersebut dinilai lebih wajar, selain bisa menghemat penggunaan anggaran.

”Sepengetahuan saya, tahun ini tidak ada anggaran untuk pembelian mobil,” ungkap Djauhari yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel ini. Hal senada dilontarkan anggota Dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) H Jonni Yulianto.

Dia mengaku belum mendengar rencana pembelian kendaraan operasional bagi fraksi. Pihaknya bahkan belum pernah membahas persoalan tersebut. Tetapi, lanjut Jonni, jika memang usulan itu ada, dia sangat bersyukur karena kendaraan dimaksud memang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja di lapangan.

Beberapa waktu lalu, pihaknya sudah mendapatkan kendaraan operasional sekretariat dan telah dipergunakan dalam setiap kegiatan DPRD Kota Palembang.

”Kita mendapat kendaraan jenis Toyota Avanza. Jika memang ada lagi, kami bersyukur,” ujarnya. Sebab, DPRD memang masih membutuhkan tambahan kendaraan operasional. Hanya, setahu dia belum ada pembahasan mengenai penambahan kendaraan operasional bagi kesekretariatan DPRD.

Begitu pula Wakil Ketua Fraksi Golkar Harmen Abbas. Dia mengaku belum mendengar usulan pembelian kendaraan dinas. Karena itu, dia belum bisa memberikan komentar. ”Saya belum tahu mengenai persoalan itu. Jadi belum dapat berspekulasi,” tukasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Marwan Hasmen menjelaskan, semua proses pengajuan fasilitas bagi DPRD Kota Palembang melalui kesekretariatan Dewan. Karena itu, untuk permasalahan pembelian kendaraan operasional tersebut, SINDO diminta menanyakannya langsung ke Sekretariat Dewan. Namun, saat akan dikonfirmasi, ponsel Sekretaris DPRD Kota Palembang H Syaiful Anwar dalam keadaan tidak aktif. Begitu pula saat dihubungi ke rumahnya, tidak adayangmengangkattelepon. (edy parmansyah/SINDO)