Setelah disibukkan dengan pembahasan ABT tahun 2007, dan berujung pada penolakan dan pengalihan beberapa pos anggaran, DPRD Kota Palembang kembali membuat gebrakan. Para wakil rakyat itu tanpa ada rasa malu mengajukan anggaran untuk pengadaan kendaraan operasional masing-masing komisi dan sekretariat dewan (Sekwan).
Dengan adanya pengajuan dalam ABT ini, maka masing-masing komisi yang pada awal 2007 lalu mendapatkan satu unit kendaraan operasional, kembali akan mendapatkan satu unit kendaraan operasional. Anggaran untuk penambahan kendaraan operasional tersebut sudah dimasukkan dalam ABT tahun 2007 dengan plafon anggaran sekitar sebesar Rp1 miliar.
Menurut informasi yang berhasil dihimpun SINDO di DPRD Kota Palembang, belum diketahui jenis dan spesifikasi kendaraan yang akan diberikan pada masing-masing komisi dan sekwan tersebut. Namun, pada pengadaan sebelumnya, masing-masing komisi mendapatkan kendaraan dengan merek Travela, sebuah mobil pabrikan KIA Mobil. Rencananya, pengadaan mobil tidak hanya untuk komisi yang berjumlah empat komisi, tetapi juga untuk sekwan dan operasional sekwan. Dari sumber informasi tersebut, jumlah mobil yang dianggarkan sebanyak delapan unit. Informasi tersebut dibenarkan oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Palembang Taufik Hidayat.
Dia menyebutkan, pengadaan mobil dinas komisi tersebut sudah dianggarkan dalam ABT tahun 2007. Taufik mengaku tidak mengetahui secara terperinci total anggaran yang akan digunakan. Namun, untuk masing-masing kendaraan, memiliki plafon sebesar Rp135 juta.”Harga satu mobil itu plafonnya Rp135 juta dan totalnya saya tidak tahu. Pengadaan mobil komisi ini guna menambah kendaraan operasional yang sudah ada. Sebab, dengan satu unit kendaraan sebelumnya, belum mencukupi kebutuhan masingmasing komisi.Jadi ketika akan turun ke lapangan, anggota komisi sering menggunakan kendaraan pribadi,”ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Jonny Julianto mengaku tidak mengetahui adanya anggaran pengadaan mobil komisi dan operasional sekwan. Karena dalam pos anggaran sekwan dan pos DPRD Kota Palembang, tidak terdapat anggaran tersebut. Anggota Panggar DPRD Kota Palembang Irmaidi mengatakan, anggaran untuk penambahan mobil operasional kendaraan komisi di DPRD Kota Palembang masih dalam batasan wajar,guna menunjang operasional alat kelengkapan Dewan tersebut.
Menurut Irmaidi, pengajuan penambahan anggaran untuk penambahan kendaraan operasional sangat diperlukan. Sebab, dengan satu unit kendaraan operasional selama ini, komisi mendapatkan hambatan ketika akan melakukan reses ke lapangan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, rencana penambahan kendaraan operasional komisi tersebut masih wajar dengan kisaran harga satu unit kendaraan sebesar Rp110 juta. Selain itu, kata Irmaidi, pengadaan mobil operasional hanya untuk komisi berjumlah empat unit.
Dia memastikan tidak ada anggaran untuk pengadaan mobil operasional lain atau operasional sekwan. Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Azis Kemis mengatakan, sudah menjadi gejala umum pascareformasi, terjadi tarik-menarik kepentingan antara legislatif dengan eksekutif. Dengan menggunakan berbagai alasan guna menunjang operasional alat kelengkapan Dewan, yakni komisi, Dewan mengajukan berbagai anggaran untuk kepentingan pribadi. Padahal, lanjut Azis, pimpinan hingga anggota Dewan telah mendapatkan berbagai tunjangan.
Namun, mereka (Dewan) tetap berusaha mencari alasan guna menggelontorkan pengeluaran anggaran (APBD) untuk kepentingan pribadi. ”Kita bisa melihat tarik-menarik kepentingan tersebut. Dewan memangkas beberapa pos pengajuan anggaran oleh eksekutif, tetapi mereka menyiapkan tempat pengalihannya. Tetapi, sejauh ini masih dapat ditoleransi, karena ada daerah lain yang mengajukan pengadaan mobil bagi setiap anggota Dewan,” katanya. (berli/sindo)
Tinggalkan Balasan