Kondisi kemiskinan di Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan, semakin parah karena tidak teratasi dengan baik. Meskipun kemajuan Kota Palembang semakin pesat, namun jurang pemisah antara kelompok kaya dan miskin semakin lebar.
“Pemerintah belum tanggap menangani kemiskinan. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum jadi solusi mengentaskan kemiskinan. Melarang memberi sedekah pada anak jalanan juga sulit karena naluri kemanusiaan tidak bisa dilarang,” kata Siti, koordinator lapangan massa menamakan dirinya Forum Panitia Bersama Kampanye Anti Pemiskinan (FPBKAP), dalam unjuk rasa Rabu (17/10) di bundaran air mancur Palembang. Siti mengatakan, salah satu solusi pengentasan kemiskinan adalah dengan zakat. Warga yang mampu didorong untuk memberikan zakat.
“Potensi zakat di Palembang saja sekitar Rp 1,7 triliun per tahun. Sedangkan zakat yang berhasil dikumpulkan setiap tahun sekitar Rp 500 juta saja. Masih banyak yang tidak menyadari pentingnya membayar zakat,” Siti.
Program pengentasan kemiskinan dan tercapainya Millenium Development Goals (MDGS) di Indonesia harus dipercepat. Sedangkan janji pemerintah untuk menciptakan pembangunan yang menyejahterakan rakyat sampai sekarang belum menunjukkan hasilnya.
Secara terpisah, pengamat ekonomi pembangunan dari Universitas Sriwijaya Didiek Susetyo mengatakan, upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan belum optimal. Realitas menunjukkan masyarakat miskin masih tetap banyak.
“Program pengentasan kemiskinan belum terpadu. Masing-masing instansi berjalan sendiri. Itulah yang membuat program percepatan pengentasan kemiskinan jadi lambat,” kata Didiek. Menurut Didiek, tidak ada keterpaduan antara sektor-sektor yang tugasnya menangani kemiskinan. Masing-masing sektor punya program sendiri yang terpisah dengan program sektor lain.
“Kadang satu proyek ditangani oleh berbagai instansi. Dana dari pusat dan daerah juga dipakai secara tumpang tindih. Akibatnya masyarakat justru tidak bisa menikmati hasilnya,” ujarnya.
Didiek mengatakan, program pemerintah seperti Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebenarnya bagus. Tapi program itu butuh orang-orang yang tanpa pamrih dan pelaksanaanya harus diawasi. Aparat pemerintah juga harus terlibat di dalamnya.
Menurut Didiek, unjuk rasa semacam itu tetap perlu agar pemerintah sadar bahwa program pengentasan kemiskinan semakin dipercepat. Kalau tidak dikoreksi, program pengentasan itu akan berjalan semakin lama. (WAD/kmps/infokito)
Tinggalkan Balasan