Alokasi anggaran studi banding anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang meningkat menjadi Rp2,2 miliar. Namun tahun 2008 ini, DPRD Kota Palembang hanya melakukan studi banding di dalam negeri dan meniadakan kunjungan ke luar negeri.

Kepala Bagian (Kabag) Informasi pada Sekretariat Dewan (Sekwan) Rozi Arpan mengaku, dana studi banding bagi 45 anggota DPRD Palembang memang sudah dianggarkan. Untuk anggaran perjalanan dinas saja Rp1,085 miliar, sedangkan reses bagi anggota Dewan Rp1,3 miliar.

”Biasanya reses dilakukan tiga kali dalam setahun. Jadi tiap empat bulan sekali, anggota Dewan menyebar ke daerah pemilihan untuk menampung aspirasi konstituen,” kata Rozi Senin (23/6) lalu.

Dia menjelaskan, studi banding yang dilakukan anggota Dewan biasa dilakukan baik seusai rapat komisi ataupun rapat pansus. Bila itu diperlukan, anggaran sudah disiapkan, meski dia mengaku, dana yang dialokasikan tidak sama sekali untuk studi banding ke luar negeri.

”Semua dana dialokasikan untuk studi banding dalam negeri,” katanya. Sementara pada saat bersamaan, seluruh anggota DPRD Palembang yang terlibat dalam Pansus IV, V, VI dan VII, melakukan studi banding ke beberapa tempat, kecuali Pansus V yang membahas lembaga teknis dinas, seluruh anggota pansus melakukan studi banding ke Bandung, Jawa Barat; dan Surabaya, Jawa Timur; sedangkan Pansus V melakukan studi banding ke Badung, Provinsi Bali.

Menurut Rozi, kepergian anggota Dewan sudah dilaporkan ke sekretariat dengan lama perjalanan antara 4–5 hari. Untuk beberapa pansus, seperti pansus IV yang membahas masalah sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, Pansus VI tentang PP 41/2007, dan Pansus VII tentang raperda penyelenggaraan pendidikan, melakukan studi banding ke Bandung, Jawa Barat.

Namun, mereka juga melakukan konsultasi bersama Departemen Dalam Negeri (Depdagri) seputar masalah organisasi perangkat daerah. Bagi masing-masing anggota Dewan, mendapat biaya transportasi berkisar Rp5 juta yang dipergunakan untuk ongkos pesawat dan penginapan. Jumlah tersebut sudah dimasukkan dalam surat perintah perjalanan dinas (SPPD) karena anggota Dewan ini setara dengan pejabat eselon II.

”Mereka (anggota dewan) melakukan studi banding untuk mengejar pembahasan PP 41/2007, karena paling lambat sudah harus disahkan 23 Juli 2008,” tuturnya.

Menyikapi itu, Wakil Ketua Pansus VI Sulaiman Jahri menuturkan, studi banding yang dilakukan bertujuan meyakinkan argumentasi yang berbeda antara Dewan dan Pemkot Palembang tentang pembahasan perampingan dinas. (siera syailendra/SINDO)