Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung melarang pihak sekolah, khususnya sekolah negeri, melakukan jual-beli buku kepada siswa. Kebijakan tersebut dikeluarkan setelah muncul keluhan dari orangtua siswa.

”Tahun ajaran baru ini sangat dimungkinkan adanya sekolah atau oknum guru jual-beli buku paket di sekolah, baik SD, SMP, maupun SMA. Kami melarang itu,” kata Kepala Dinas Pendidikan Babel Usman Saleh di Pangkal Pinang, Senin (21/7).

Oleh karena itu, Usman memastikan, pihaknya akan segera melayangkan surat edaran kepada dinas pendidikan kabupaten dan kota terkait dengan hal tersebut. Pemerintah kabupaten dan kota mengawasi praktik jual-beli buku di sekolah negeri dan menertibkannya serta menindak jika ada oknum guru di sekolah negeri yang melakukan hal itu.

Dinas Pendidikan Provinsi Babel hanya berwenang mengeluarkan surat edaran kepada dinas pendidikan di kabupaten dan kota untuk ditindaklanjuti.

Hak cipta

Usman juga menjelaskan, saat ini ada sekitar 225 judul buku paket yang hak ciptanya dibeli Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk disebarkan ke sekolah di seluruh Indonesia.

Terkait dengan hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Babel Sarpin mengatakan, persoalan jual-beli buku di sekolah, khususnya sekolah negeri, sudah menjadi masalah klasik. Masalah tersebut sudah terjadi sejak lama, tetapi sulit ditertibkan.

”Praktik jual-beli buku di sekolah ini sangat dilematis, sering ditemukan, tetapi sulit untuk ditindak. Oleh karena itu, kadang- kadang ada oknum guru yang terlibat dalam bisnis buku di sekolah,” ujarnya.

Menurut dia, sepanjang tidak ada unsur paksaan dari pihak sekolah, sebenarnya penjualan buku tidak perlu dilarang. (antara/BOY)