”Kami meminta pemerintah menindak tegas oknum kepala desa dan camat yang terbukti melakukan KKN, seperti penyalahgunaan bantuan bibit karet dan lainnya,” kata Zainal di Gedung DPRD Indralaya Selasa (8/1) kemarin.

Menurut dia, pembagian bibit karet tidak adil, seperti yang terjadi di Desa Munggu. Penyimpangan dilakukan oknum Kepala Desa Abdul Latif. Salah seorang warga Munggu, Rozim, mengatakan, dirinya dijanjikan mendapatkan bibit karet gratis sebanyak 500 batang untuk 2 hektare lahan. Kenyataannya, hanya mendapatkan 100 bibit karet. Dia mengaku masih dikenakan biaya Rp450 per batang bibit karet dengan alasan buat ongkos transportasi.

”Setiap pembagian bibit gratis masyarakat juga tidak dilibatkan. Padahal sebelumnya, kepala desa pernah mendata warga yang membutuhkan bibit karet,” ujarnya. Menurut Rozim, saat pembagian, bibit tersebut banyak jatuh kepada kerabat dekat kepala desa yang perekono-miannya lebih baik.

Sementara, di sekitarnya banyak masyarakat miskin yang memiliki lahan, tapi tidak mendapatkan bantuan. Mengenai aturan pembentukan kelompok yang disarankan Dinas Hutbun,menurut Rozim, masyarakat tidak pernah diminta membentuk kelompok tersebut.

Sementara itu, Kabid Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Ogan Ilir Edrus Ujang mengatakan, sudah dua tahun Pemkab membagikan bibit karet dan kelapa sawit secara gratis. Namun, dia tidak mengira kalau ada kepala desa yang menarik biaya setiap kali pembagian bibit tersebut.

”Kalau masyarakat harus membayar Rp450–500 per bibit karet tidak sesuai dengan program pemerintah,”ujarnya.

Dia mengatakan, berdasarkan juklak dan juknis, Dishutbun telah meminta agar petani karet membentuk kelompok. Hal itu untuk mempermudah penyalurannya. Menyangkut masalah biaya transportasi, menurut Edrus, semua diserahkan kebijakannya kepada masyarakat.

”Bibit hanya diantar sampai ke rumah kepala desa,” jelas Edrus. Dia menjelaskan, pada 2007, dari 241 desa,s ebanyak 185 desa telah mengusulkan bantuan bibit karet gratis. Saat itu, dianggarkan bibit karet gratis untuk 1.000 hektare. Rata-rata setiap desa mendapatkan bibit karet gratis sebanyak 10 hektare. Namun, untuk Desa Munggu pada 2006–2007 mendapatkan bantuan masing-masing 25 hektare.

Ketua Komisi II DPRD Ogan Ilir Rahmadi Djakfar meminta Dishutbun untuk memberikan langsung bibit kepada petani karet. Sedangkan, kepala desa setempat cukup mengetahuinya.

”Dishutbun harus membuat jadwal pengantaran yang disanggupi kontraktor, sehingga petani karet dapat menerima langsung,” ujarnya. Selain itu, dia meminta juga kepada Dishutbun secepatnya memberikan rekap penyaluran bibit karet tahun 2006 dan 2007, seperti jumlah, luas areal penyaluran. ”Kita akan mengevaluasi sistem pemberian bibit tersebut agar sampai pada sasaran,” ujarnya. (muhlis/SINDO)