Pemkot Palembang menentukan besarnya retribusi hasil produksi sarang walet yang diberlakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang sebesar 5 persen dari hasil produksi. Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menargetkan Rp 300 juta pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi walet.

Hj Sri Dewi Titi Sari, Kepala Dinas Pertanian Kota Palembang, Kamis (22/11) lalu menerangkan, penarikan retribusi penangkaran walet ini dalam rangka pembinaan kepada pengusaha burung walet. “Izin yang kami berikan sifatnya sementara, selama satu tahun. Setelah itu dievaluasi,” jelasnya.

Besarnya retribusi walet ini lanjut Sri Dewi, sebesar 5 persen dari hasil produksi. Artinya harga walet diambil rata-rata Rp 8 juta per kg, maka 5 persen dari Rp 8 juta akan dipungut sebagai retribusi hasil produksi penangkaran walet atau sekitar Rp 400 ribu per/kg. “Bagi yang tidak produksi tidak dipungut, itu bisa dilihat dari laporan produksi penangkaran, tapi tidak mungkin kalau sudah produksi dikatakan tidak ada hasil,” jelasnya. Menurutnya, saat ini sudah 67 pengusaha walet yang mengantongi izin. Sedangkan 16 lagi sedang diproses dan akan ditinjau tim gabungan instansi terkait ke lapangan.

Disinggung soal pemberian izin sementara, Sri Dewi mengaku diberikan setelah meninjau langsung ke lapangan. Tentunya harus ada izin dari masyarakat setempat melalui Lurah dan RT masing-masing,” ungkap Sri Dewi sembari menerangkan ke 16 permohonan izin penangkaran walet yang akan dikeluarkan izin itu diantaranya di Kecamatan IT I, IT 2, IB 2 dan Kalidoni.

Ketua Paguyuban Pengusaha Sarang Walet (P2SW), Hendra Wijaya mengatakan sekarang ada 173 orang yang mengusahakan penangkaran walet. Hendra mengaku ciri-ciri penangkaran walet yang memiliki izin di gedungnya dipasang panel dari seng atau aluminium yang menjelaskan nomor dan perizinannya. “Jadi tidak susah membedakan mana yang sudah dan mana yang belum mengantongi izin Pemda setempat,” terangnya. (trs/sripo)