Kepala Subdinas LLAJ Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palembang Edy Nursalam mengungkapkan, kebocoran pada retribusi parkir saat ini mencapai 25% dari target yang telah ditetapkan pada 2007 lalu, sebesar Rp2,5 miliar. Akibat kebocoran itu, pihaknya mengalami kerugian sebesar Rp700 juta dan hanya mampu mencapai angka pendapatan Rp1,8 miliar.
”Panjangnya birokrasi yang harus dilalui pemerintah dalam mengambil retribusi itu membuat kebocoran itu terjadi,” jelasnya, saat ditemui SINDO Jumat (15/2) kemarin. Dia mengatakan, sejauh ini kesulitan Pemerintah Kota Palembang dalam melakukan penagihan retribusi karena banyaknya pihak pengelola yang mengalihtugaskan pengelola pada pihak kedua. Karena itu, keuntungan yang diperoleh telah dipotong sebelum sampai pada pihaknya.
”Retribusi parkir pada tingkat bawah memang sulit untuk diatasi.Terlalu banyak pihak yang merusak sistem pengelolaan parkir tersebut. Terkadang ada juga yang mengaku lahan parkir di suatu tempat adalah miliki pribadi,” terang dia.
Edy menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan peraturan daerah (Perda) No 18-19/2002 tentang Pengelolaan Lahan Parkir. Dengan begitu, semua sistem parkir dalam Kota Palembang telah diatur secara jelas. Hal itu, harus dipatuhi semua pihak, baik yang telah memiliki kewenangan untuk mengelola maupun pihak lainnya.
”Sejauh ini kita telah berusaha optimal untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik melalui sosialisasi maupun dengan penindakan tegas terhadap tukang parkir yang nakal,” terangnya.
Lebih lanjut, Edy menerangkan, saat ini pihaknya sedang berencana mengubah pola parkir yang ada di Kota Palembang yaitu, dengan sistem langganan. Dengan cara tersebut, diharapkan dapat mengatasi keluhan masyarakat tentang tingginya biaya parkir dan pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi parkir dapat meningkat.
”Jika sudah ada peraturannya, maka PAD tahun 2008 sebesar Rp10 miliar akan berhasil dicapai,”katanya. Dia menambahkan, dengan adanya sistem langganan parkir, nantinya dapat mengatasi monopoli lahan perparkiran di Kota Palembang. Selain itu, dengan memangkas sistem birokrasi yang merugikan pemerintah daerah, pada nantinya dapat memberikan dampak nyata pada perkembangan daerah.
”Perda yang disusun saat ini telah disahkan dan disetujui DPRD Provinsi juga Kota Palembang serta Departemen Dalam Negeri. Jadi, kita menunggu penomorannya saja,” tandas dia.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kota Palembang Mulyadi SPd mengatakan, pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan retribusi parkir tersebut.Selain itu, perlu adanya ketegasan dari Pemerintah Kota Palembang dalam melakukan penagihan retribusi.
”Jangan hanya sebatas kata-kata, pemerintah harus lebih berani mengambil tindakan tegas dalam meningkatkan PAD dari sektor retribusi Kota Palembang,” jelasnya.
Dia menegaskan, adanya rencana untuk mengubah pola parkir dalam waktu dekat, kiranya dapat mengatasi permasalahan yang ada saat ini. Dengan demikian, dapat memberikan banyak manfaat, baik itu bagi masyarakat maupun daerah. Sebab, selama ini pengelolaan parkir yang dilakukan pihak swasta tidak berjalan dengan lancar. ”Kita yakin, jika pemerintah serius, hasilnya akan lebih memuaskan,” tandasnya. (edy parmansyah/SINDO)
Tinggalkan Balasan