Bupati Banyuasin Amiruddin Inoed mengatakan, pihaknya akan segera memanggil para pengusaha burung walet di wilayah kerjanya, menyusul maraknya usaha penangkaran sarang burung walet di kabupaten tersebut, sementara tidak ada sepeser pun usaha tersebut menyumbang pendapatan asli daerah (PAD).

Ironisnya lagi, sampai saat ini Pemkab Banyuasin mengalami kesulitan untuk melakukan penagihan retribusi kepada para pengusaha sarang burung wallet. Selain minimnya kesadaran para pengusaha untuk menyumbangkan laba yang dimilikinya untuk PAD juga karena Pemkab sendiri memang belum memiliki perangkat hukum berupa peraturan daerah (Perda) yang mengaturnya secara khusus usaha unggas berliur emas ini.

Akibatnya, pemkab sebagai regulator pun tidak bisa banyak menuntut banyak kepada para pengusaha. ”Setelah kita panggil, mereka (Pengusaha walet) kita tanya, berapa jumlah usaha walet yang dimiliki. Lalu berapa siap menyumbangkan untuk PAD Banyuasin, jadi nanti akan saya panggil,” terang Amiruddin Inoed.

Kendati demikian, lanjut Amiruddin pihaknya akan tetap mendesak pemilik sarang burung walet untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap keuangan daerah berupa sumbangan dari hasil keuntungan yang didapatkan.

Dituturkan oleh Amiruddin, untuk sementara belum ada tindakan tegas bagi mereka yang tidak mengindahkan sama sekali himbauan untuk menyumbang ke daerah sebagai PAD, akan tetapi kalau perangkat hukumnya sudah jelas dan mereka sudah tahu serta ada kesepakatan berapa yang harus disumbangkan ke daerah, pihaknya bisa memberikan tindakan tegas

Terpisah, Wabup Banyuasin HA Rachman Hasan menuturkan, kesulitan mendapatkan PAD dari sarang burung walet, karena saat melakukan penagihan, para pemilik sarang burung walet selalu pergi melancong ke luar kota bahkan ke luar negeri.

”Kalau petugas kita datang ke sarang burung walet, mereka tidak ada di tempat, yang ada hanya petugas yang mengurusi burung walet saja. Ya mereka tidak tahu apa-apa,” terang Rachman. (jemi astuti/sindo)