Realisasi penerimaan retribusi perparkiran Kota Palembang sampai akhir tahun 2007 jeblok. Target yang dipatok pemerintah untuk penerimaan retribusi parkir tahun 2007 sebesar Rp 3,25 miliar. Tapi realisasinya hanya sebesar Rp 1,709 miliar atau baru tercapai 55 persen. Selebihnya sekitar 45 persen atau senilai Rp 1,5 M menguap entah ke mana.

Kepala Dinas Perhubungan Palembang Drs H Syaidina Ali mengakui hal ini. PAD makin tidak tercapai karena retribusi Pos TPR ditiadakan. Padahal dari Pos TPR ini Dishub bisa mengumpulkan uang Rp 900 sampai Rp 1 miliar dalam setahun.

Tidak tercapainya target retribusi parkir ini disebabkan banyak faktor. Selain terjadinya kebocoran, banyak daerah-daerah yang tidak dipungut petugas parkir resmi. “Ya masih banyak daerah-daerah yang tidak dipungut petugas parkir. Inilah salah satu sebabnya pemerintah mencari solusi terbaik dalam rangka pencapaian target retribusi parkir,” kata Syaidina.

Untuk tahun 2008, Pemkot, katanya berupaya mengurangi dana yang menguap dengan wacana baru seperti memungut parkir tahunan atau langganan langsung pakai karcis. Ini bisa mengurangi tingkat kebocoran pendapatan parkir.

“Jelas, kita kalikan saja berapa jumlah kendaraan baik motor maupun mobil yang ada di Palembang ini, kalau itu semua bisa dipungut target setiap tahun akan dapat kita penuhi bahkan bisa melebihi target,” paparnya.

Rencana pemerintah yang akan memberlakukan retribusi parkir per tahun melalui pembayaran pajak kendaraan menyebabkan para juru parkir yang tersebar di seluruh wilayah Kota Palembang resah.

Beberapa juru parkir yang dijumpai Sripo dua hari berturut-turut, Kamis dan Jumat, (3-4/1) mengaku tidak setuju dengan program tersebut. Mereka beralasan pemungutan retribusi parkir per tahun itu akan menjadikan pemasukan uang parkir sebagai ladang korupsi. Tidak jelas ladang korupsi siapa. Mereka juga beralasan pendapatan mereka akan berkurang jika nantinya dibayar gaji honor. (trs/SRIPO)