Massa yang tergabung dalam Sriwijaya Corruption Watch (SCW), melakukan aksi unjukrasa Mapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Senin (31/3) kemarin. Mereka mendesak pihak Polda untuk segera mengusut indikasi korupsi yang terjadi pada proses pelelangan paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih Tahun Anggaran (TA) 2008.

Koordinator SCW M. Sanusi AS mengungkapkan, paket perkerjaan yang diduga sarat indikasi korupsi itu, peningkatan jalan ke Desa Pangkal dan Jalan perkemahan Rp4,215 juta. Peningkatan Provinsi di Desa Talang Batu Jalan Provinsi Desa Talang Batu senilai Rp6,035 juta. Peningkatan jalan dan Jembatan Simpang Nigata-Desa Sungai Madang Rp20,615 juta. Proyek peningkatan Jalan Simpang Kemang Tanduk-Bts Muara Enim senilai Rp24.046 juta. Peningkatan Pengaspalan Hotmix Jalan Sumatera-Jalan Lingkar dan Gunung Ibul Simpang Jalan Muara Dua Rp11,674 juta.

Bila dilihat proses dan tanggal pelelangan paket pekerjaan yanga ada proses pelelangan dilakukan sebelum pengesahan APBD Kota Prabumulih. Melihat kenyataan yang terjadi, realisasi mendahului pengesahan APBD tersebut mengakibatkan penggunaan anggaran tidak mendapat legalisasi atau tindakan pelelangan paket proyek sehingga proyek yang ada terindikasi cacat hukum.

Melihat fenomena yang ada untuk itu SCW mendesak, Kapolda Sumsel untuk segera melakukan penyelidikan terhadap pelelangan proyek pada Dinas PU Kota Prabumulih karena terindikasi KKN dan sengaja diarahkan kepada kontraktor tertentu karena pada saaat pengumuman pelelangan pada media massa lokal dan nasional tidak meletakan nilai (Pagu) proyek dan tanggal pelelangan.

Adanya indikasi aliran dana untuk kepentingan Pilkada Kota Prabumulih oleh kontraktor kepada salah satu kandidat wali kota. Sehingga proyek tersebut sengaja dipercepat untuk kepentingan salah satu calon. Mendesak gubernur Sumsel untuk membatalkan penggunaan anggaran, karena belum memiliki legitimasi yang kuat yaitu pengesahan APBD oleh gubernur Sumsel.

“Selain mendesak pihak Polda untuk melakukan penanganan kasus tersebut secara cepat, serius, dan transparan SCW juga kembali mendesak Kejati Sumsel untuk mengusut tuntas indikasi korupsi tahun 2006 di lingkungan Kota Prabumulih yang beberapa kali sudah kami sampaikan ke Kejati. SCW juga akan menyerahkan data-data pendukung sebagai bukti awal ke Polda Sumsel,” katanya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Abusopah Ibrahim berjanji akan mempelajari isu yang disampaikan para pengunjuk rasa. (dadang dinata/SINDO)