Sumatera Selatan menghadapi masalah dalam eksplorasi penambangan batu bara. Ratusan perusahaan pertambangan tak beroperasi. Dari 197 perusahaan pemilik kuasa pertambangan (KP) yang terdaftar di Dinas Pertambangan dan Energi Sumsel, baru dua yang saat ini sudah beroperasi.

“Memang sudah banyak usaha pertambangan yang memiliki KP, yaitu 197 perusahaan. Namun, baru dua yang melakukan kegiatan penambangan atau produksi, yaitu PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (PTBA) dan PT Bukit Kendi (PTBK),” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumsel HN Suratno, seusai rapat di Ruang Bina Praja, Pemprov, Kamis (24/1) kemarin. Demikian menurut laporan SINDO.
Kedua perusahaan tersebut berproduksi setiap tahun sebesar 9,5 juta ton. Dengan demikian, dari cadangan batu bara yang dimiliki Sumsel sebesar 22,24 miliar ton tersebar di delapan kabupaten/ kota, baru sebagian kecil yang telah dieksplorasi. Cadangan batu bara Sumsel sebesar itu merupakan bagian 48% dari cadangan batu bara Indonesia.

Dia mengungkapkan, ada keluhan dari pengusaha batu bara yang disampaikan kepada dirinya soal terbatasnya sarana prasaran angkutan, dalam hal ini railway (rel kereta api batu bara) dari lokasi penambangan menuju pelabuhan. Dengan alasan demikian, pengusaha kesulitan mengembangkan usaha pertambangannya. Menurut Suratno, penyebab utama minimnya pemanfaatan KP tersebut karena belum memadainya infrastruktur dan SDM.

Karena itu, Sumsel sedang melakukan pembangunan infrastruktur. Untuk mendukung pengembangan produksi dan pemanfaatan energi, khususnya batu bara, Pemprov sudah merencanakan pembangunan berbagai infrastruktur, seperti Pelabuhan Tanjung Api- Api, pembangunan rel kereta api, serta akses jalan transportasi darat dan jaringan transmisi listrik.

Dengan pembangunan infrastruktur tersebut, pengusaha yang sudah memiliki KP diharapkan bisa melakukan operasinya. Selain itu, juga dapat mengundang investor lain masuk ke Sumsel.

“Saat ini, kita sedang dalam proses pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLUT) di mulut tambang. Jadi, untuk batu bara berkalori rendah, sudah ada tempat pemasokannya,” jelasnya.

PLTU mulut tambang tersebut adalah PLTU Bangko Tengah (4X600MW), PLTU Musirawas (2x600MW), dan PLTU Belimbing (2x100MW). Lalu, ada PLTU Banjarsari (2x100MW), PLTU Banyuasin (2x100MW), PLTU Sungai Lilin, PLTU Baturaja, PLTU Bangko Barat, dan PLTU Asahan.

Sementara itu, pengamat pertambangan dan energi Kurtubi mengatakan, bila ingin meningkatkan investor dan pengusaha yang terlibat dalam eksplorasi kekayaan alam Sumsel, baik itu batu bara, minyak bumi, maupun komoditas lainnya, Pemprov harus proaktif.

Hal tersebut bisa diwujudkan dengan kemudahan perizinan, informasi mengenai hasil tambang yang dimiliki, dan produk apa yang dibutuhkan daerah tersebut akan hasil tambang. Bila pemerintah secara gamblang menjelaskan apa yang dibutuhkan di daerah tersebut akan hasil tambang, serta perizinan hak penambangan dipermudah, tidak sedikit orang yang mau terjun dalam bidang usaha ini.

“Tidak hanya orang luar, tetapi masyarakat di dalam negeri pun banyak yang memiliki modal untuk itu,” kata Kutubi. (CR-01/SINDO)