Sengketa lahan perkebunan antara warga dengan PT Laju Prima Indah (PT LPI) mulai dibahas. Pemkab OKU Timur sebagai mediator telah menggelar rapat dengan managemen PT LPI, empat camat yakni Camat Cempaka, Semendawai Barat, Semendawai Timur, dan Camat Semendawai Suku II, berikut dengan para kepala desanya.

“Kita ingin menyelesaikan masalah sengketa lahan antara warga dengan PT LPI ini melalui jalur abitrase (diluar pengadilan). Salah satunya Pemkab OKUT mengajak masyarakat serta LPI untuk duduk bersama dan segera membentuk tim,” kata Bupati OKUT, H Herman Deru, SH seusai memimpin rapat masalah sengketa tanah ini, Rabu (12/9).

Disebutkan, Pemkab OKUT sebagai mediator dalam penyelesaian secara abitrase ini cukup bangga karena LPI berniat baik untuk duduk satu meja dengan warga agar sengketa lahan ini segera dapat dituntaskan. Menurut bupati,  berdasarkan data klaim masyarat ada sekitar 2.612 hektare lahan milik warga yang belum dilakukan ganti ruri oleh PT LPI.” Namun luas 2.612 hektare ini masih tumpang tindih, sebab data ini masih sebatas laporan warga yang ditampung oleh Kepala Desa (Kades) dan belum berupa data resmi,” tegas Bupati.

Diakui, klaim masyarakat atas sebagian lahan yang dikelola PT LPI ini masih terus dimantapkan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. “Sebab ada lahan yang diakui oleh PT LPI adalah milik negara ternyata setelah dicek milik warga, ada yang sudah diganti rugi namun yang menerima uangnya justru orang lain bukan pemilik lahan yang sebenarnnya. Bahkan ada juga lahan yang belum sama sekali di ganti rugi oleh LPI,” papar Bupati sembari optimis kasus sengketa lahan ini dapat diselesaikan secara tuntas. (st2/sripo)