Kepala Dinas tenaga kerja dan transmigrasi, M Syafri menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) yang wajib dikeluarkan kepada karyawannya pada H – 7 sebelum lebaran. Syafri mengatakan hal tersebut akan pertegas dengan dikeluarkannya SK Gubernur Sumsel yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat.

“Selama ini, kita hanya ada surat edaran gubernur sumsel, tanpa ada sanksi yang tegas, dalan waktu dekat kita akan upayakan itu di buat SK Gubernur dengan koordinasi dengan biro hukum untuk itu,” kata Syafri usai meghadiri rapat dengan komisi IV DPRD Sumsel kemarin (12/9).

Menurut Syafri dengan dikeluarkannya SK Gubernur tersebut diharapkan seluruh perusahaan bisa terdorong untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar THR tepat aktu. Ia mengatakan sejauh ini Pemprov Sumsel hanya mengeluarkan surat edaran yang mengacu pada Permenaker Nomor 4 tahun 2004. Dia mengatakan pemberian sanksi tersebut mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha.

Lebih jauh, Syafri mengatakan pihaknya akan membentuk satgas khusus untuk melakukan monitor terhadap sejumlah perusahan dalam melakukan pembayaran THR. Ia mengatakan pihaknya juga akan melakukan koordinsi dengan dinakertrans untuk melakukan hal serupa di tingkat kabupaten kota.

“Satgas tersebut juga akan membuka pengaduan terhadap para karyawan yang mengalami permasalahan yang berkaitan dengan THR,” tambahnya.

Syafri menjelaskan, perusahaan wajib memberikan THR secara proporsional. Bagi karyawan yang telah bekerja selama satu tahun lebih, maka perusahaan wajib mengeluarakan THR sebesar satu bulan gaji. Sementara untuk karyawan yang baru bekerja di bawah satu tahun akan di bayarkan secara proporsional sesuai dengan waktu bekerja.

“ Jika karyawan tersebut baru bekerja tiga bulan, maka perusahaan wajib membayar 3 bulan dibagi 12 bulan dikali besaran gaji per bulan. Pada umumnya prusahaan menilai THR dalam bentuk uang, ” katanya.

Sementara itu, anggota komisi IV DPRD Sumsel, A Lagan mengatakan dengan dikeluarkannya SK Gubernur yang mengatur persoalan tentang THR diharapkan dapat mengurangi perusahaan yang nakal terhadap karyawannya. “Kalau hanya surat edaran mungkin tak terlalu di tanggapi, karena tidak dicantumkan sanksi, berbeda dengan SK gubernur, yang lebih kuat dengan mengatur pemberian sanksi,” ujaranya. (mg16/sumeks)