Sistem komputerisasi pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) di Palembang mengalami kerusakan. Tidak sedikit warga yang mengeluhkan kejadian ini, karena mereka harus menunda membuat KTP dan KK hingga batas waktu yang belum jelas.

Siska, 40, warga Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, mengungkapkan bahwa dirinya ingin membuat KTP, tetapi petugas kecamatan mengatakan, server komputerisasi online milik kecamatan sedang dipinjam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil) Kota Palembang.

”Petugas tetap menerima pelayanan KTP-KK, tapi untuk mencetaknya tidak bisa,” kata dia kepada SINDO saat ditemui di Kantor Kecamatan Sukarami,Palembang.

Namun, dia menyayangkan tidak adanya pemberitahuan secara resmi dari pihak kecamatan terkait masalah ini. ”Tidak ada pengumuman sehingga warga masih banyak yang datang untuk membuat KTP-KK,” ujarnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Camat Sukarami Lisma Feni mengaku hanya menerima pemberitahuan. Isinya menyebutkan bahwa serverkomputerisasi kecamatan dipinjam untuk melihat data kependudukan yang ada. ”Tidak ada surat resmi pemberitahuan. Kita hanya dihubungi dan didatangi petugas capil, sehingga kita tidak bisa memberitahukan ke masyarakat,” paparnya.

Lisma memastikan proses pembuatan KTP-KK di kecamatan tidak akan terhambat karena pihaknya masih tetap melayani dan menerima berkas yang diajukan warga. Hanya, untuk mencetak, pihak kecamatan masih menunggu server komputerisasi yang sedang diperbaiki.

Saat ditanya mengenai alasan peminjaman server komputerisasi KTP-KK online, Lisma mengatakan, server diambil petugas Capil Palembang untuk dibawa ke provinsi guna diambil data kependudukannya.

”Dua hari ini kita tidak bisa mencetak, dan kita belum tahu kapan selesainya,” ucap dia. Hal senada dikatakan Sekretaris Camat (Sekcam) Ilir Timur (IT) I Palembang Yanuarpa Yany. Dia membenarkan pelayanan KTP-KK online di Kecamatan IT I terganggu karena server komputerisasi sedang dipinjam.

”Dua hari ini tidak bisa mencetak KTP-KK online. Tetapi, kita tetap menerima proses administrasi pembuatan KTP-KK tersebut,” ujar dia. Selain itu,warga di kecamatan IT I kebanyakan mengurus surat keterangan domisili, tapi untuk pelayanan KTP-KK tetap dibuka.

Perlu Perencanaan

Anggota Komisi IV DPRD Kota Palembang Harmen Abbas berpendapat, jika perbaikan server untuk memperbaiki sistem kependudukan yang ada, pihaknya bisa menerima hal itu. Tetapi, perbaikan itu harus dilakukan dengan perencanaan yang matang.

”Kapan selesainya perbaikan itu,karena pada 4 Desember 2008, data itu dibutuhkan untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel,” katanya saat dikonfirmasi SINDO melalui ponsel tadi malam seraya menambahkan, perbaikan harus cepat diselesaikan karena dikhawatirkan dapat mengganggu pelayanan publik di masyarakat.

Disinggung kemungkinan data server komputerisasi dapat digunakan pihak tertentu untuk kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif 2009 mendatang, Harmen mengaku belum berpikir ke arah sana. ”Lebih baik kita berbaik sangka terhadap kinerja yang dilakukan petugas Depdagri,” tuturnya.

Selama ini, sistem online sudah berjalan tetapi untuk mendeteksi KTP ganda diakuinya belum, sehingga program yang baru ini bisa diterima.Hanya, diharapkan jangan sampai mengganggu aktivitas pelayanan publik.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Kota Palembang Hasbullah Akib.Tetapi dia menduga bila data kependudukan yang ada dijadikan kepentingan pada Pemilihan Presiden dan legislatif pada 2009 mendatang.

Sebab, selama perbaikan itu untuk kepentingan masyarakat, pihaknya bisa menerima. ”Memang pelayanan di masyarakat terganggu. Tapi, pihak kecamatan mampu memberikan surat keterangan KTP sementara sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu,” tuturnya. (hengky chandra agoes/SINDO)