Pembahasan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kota Palembang tahun 2007 semakin alot. Setelah sebelumnya dana publikasi dipersoalkan dan berujung pada penghapusan anggaran pembuatan kalender sebesar Rp725 juta, kemarin giliran dana insentif ketua RT sebesar Rp4 miliar lebih dan anggaran monitoring sebesar kurang lebih Rp500 juta juga ditolak.
Menurut Ketua DPRD Kota Palembang M Yansuri, pada ABT tahun 2007 banyak pos–pos anggaran yang diragukan. Jadi, selaku wakil rakyat, Dewan menilai anggaran tersebut belum diperlukan untuk dianggarkan. Khusus untuk pengajuan insentif ketua RT, imbuh Yansuri, tidak dapat disetujui karena sudah menyalahi aturan. Pasalnya, anggaran tersebut belum dianggarkan pada APBD induk 2007.
”ABT adalah anggaran tambahan. Kalau pada ABPD induk belum dianggarkan, apa yang harus ditambah. Untuk itu, kita tolak dan jika memang memperhatikan ketua RT silakan anggarkan dalam APBD dan jangan hanya dianggarkan pada 2008, melainkan dianggarkan setiap tahun,”kata Yansuri.
Mengenai dana sosial, seperti penambahan anggaran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebesar Rp2,5 miliar, Yansuri mengatakan, masih fifty-fifty dan masih dalam pembahasan. Dewan melalui Panitia Anggaran (Panggar) masih menunggu kejelasan penyaluran KUBE dalam APBD induk. Yansuri menegaskan, jika bantuan sosial tersebut sudah disalurkan, Pemkot dipersilakan menunjukkan bukti. Misalnya, kuitansi penyaluran, usaha masyarakat yang dibantu, dan lainnya.
”Kalau tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan, maka KUBE tidak akan ditambah dalam APBD,” tegasnya. Hal senada juga disampaikan oleh Anggota Panggar Irmaidi. Menurut dia, ditolaknya pengajuan untuk pembuatan kalender karena Dewan menilai sudah bukan untuk kepentingan masyarakat.
”Kalau yang dipublikasikan membawa program Pemkot, itu memang sudah seharusnya. Tetapi yang terjadi, publikasi yang disampaikan kepada masyarakat membawa nama pribadi,” katanya. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang Dasril Sairil ketika ditemui sebelum melakukan rapat tertutup dengan Dewan di Gedung DPRD mengatakan, dinas Kesos memiliki bukti yang jelas. Selain itu, pihaknya juga memiliki laporan yang jelas dari masing-masing KUBE yang diberikan bantuan. (berli zulkanedi/sindo)










![[Haji 2026] Dikelola Resmi, Pembayaran Dam Jemaah Haji Indonesia Jadi Catatan Sejarah](https://infokito.blog/wp-content/uploads/2025/12/wp-17651238078967579517144181915436.jpg)









Tinggalkan Balasan