Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Sumsel, dalam rapat Panggar dengan SKPD Diknas Sumsel dan TAPD di ruang Panmus DPRD Sumsel, telah sepakat menolak program beasiswa kepada seluruh pelajar SMU/SMK se-Sumsel sebesar Rp300.000/siswa yang diusulkan melalui Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumsel. Jumlah dana yang diusulkan sebesar Sumsel Rp66 miliar.
Anggota Panggar DPRD Sumsel H Syarkowi Wijaya mengatakan Panggar menilai dana sebesar Rp66 miliar untuk bantuan beasiswa ditambah dengan Rp2 miliar untuk studi banding para guru tersebut sebaiknya dialihkan untuk program yang lebih mendesak dan jelas manfaatnya. Misalnya pembangunan dan rehab gedung sekolah ataupun pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keahlian para siswa.
”Apalagi masih banyak gedung sekolah di Sumsel yang memprihatinkan dan perlu segera ditangani,” ujar politikus PBR ini. Syarkowi juga mengingatkan Gubernur untuk tidak terlebih dahulu gembar-gembor mengumbar janji kepada rakyat akan memberikan bantuan beasiswa kepada siswa SMU/SMK sebelum anggarannya dibahas bersama DPRD Sumsel. Pasalnya, langkah Gubernur tersebut dinilai telah mendahului dan melecehkan Dewan.
Pengamat politik Sumsel Alfitri mendukung sikap DPRD Sumsel yang menolak rencana program bantuan beasiswa yang diusulkan Gubernur tersebut. Menurut dosen Fisipol Unsri ini, program bantuan beasiswa tersebut sangat kental nuansa politiknya karena baru diusulkan pada 2008 menjelang Pilkada Gubernur. Alfitri menduga program beasiswa yang akan diluncurkan tersebut untuk menarik simpatik para siswa SMU/SMK yang merupakan calon pemilih pemula yang sangat potensial untuk diraup suaranya dalam Pilkada 2008 mendatang.
Sementara itu, Gubernur Syahrial Oesman ketika dikonfirmasi soal penolakan Dewan tersebut mengaku bahwa usulan tersebut masih digodok oleh DPRD Sumsel. ”Jadi silakan saja digodok oleh Dewan” ujarnya, Jumat (5/10). Menurut Syahrial, usulan pemberian bantuan beasiswa kepada siswa SMU/SMK se-Sumsel tersebut bukan datang dari Pemprov Sumsel, melainkan usulan dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta dan PGRI yang bertujuan meringankan beban orang tua siswa. ”Jadi kita minta jangan emosional,” tegas Syahrial. (alfrenzi/sindo)










![[Haji 2026] Dikelola Resmi, Pembayaran Dam Jemaah Haji Indonesia Jadi Catatan Sejarah](https://infokito.blog/wp-content/uploads/2025/12/wp-17651238078967579517144181915436.jpg)









Tinggalkan Balasan