Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang segera melakukan akreditasi terhadap enam lembaga pemantau Pilkada 2008. Rencananya, akreditasi akan dilakukan pekan ini.

Tercatat ada enam LSM yang mendaftar pemantau Pilkada Palembang. Mereka adalah LSM Penegak Kebenaran Masyarakat (PEBEM), LSM Masyarakat Peduli Hukum (MPH), LSM Gerakan Masyarakat Pembangunan (GMP), LSM Persatuan Generasi Penerus Bangsa (PGPB), Forum Komunikasi Masyarakat Indonesia (FKMI), dan Forum Kajian Pengawasan Otonomi Daerah (FKPOD) Sumsel.

Menurut Ketua KPU Palembang Kms Khairul Mukhlis, pendaftaran pemantau Pilkada Kota Palembang ditutup 31 Desember 2007 lalu. Sebenarnya, penutupannya 10 Desember. Namun, karena belum ada satupun lembaga yang mendaftarkan diri, masa pendaftaran diperpanjang hingga 31 Desember. Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pemantau, yaitu berbadan hukum tetap yang dibuktikan dengan akta notarisdanmencantumkannama- nama pengurus lembaga”.

Selanjutnya, menyampaikan nama-nama anggota pemantau dari masing-masing lembaga, jumlah pemantau, sumber pendanaan, dan cakupan wilayah yang akan dipantau. KPU juga akan memanggil enam lembaga pemantau ini dan memberitahukan persyaratan- persyaratan yang harus dipenuhi dalam akreditasi tersebut. KPU memberi waktu kepada sejumlah lembaga ini untuk melakukan koordinasi dan memenuhi persyaratan yang diajukan.

Mengenai pengaturan wilayah mana saja di Kota Palembang yang akan dipantau lembaga-lembaga ini, menurut Mukhlis diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing lembaga itu. ”Tergantung dari penempatan anggota lembaga tersebut,meski tetap akan dilakukan pengawasan oleh KPU,” katanya.

Dia memastikan, lembaga pemantau Pilkada ini tak akan bertambah lagi. Sebaliknya, ada kemungkinan berkurang bila ada salah satu lembaga yang tak dapat memenuhi persyaratan. Mengenai batasan waktu pemenuhan persyaratan oleh lembaga pemantau pilkada ini, KPU Palembang masih akan membicarakannya lebih lanjut dengan para lembaga pemantau ini.