Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra meminta pengusaha dan kepala daerah tidak perlu khawatir soal pembayaran subsidi penyaluran minyak goreng (migor). Eddy menyatakan, sebagai wali kota, dirinya menjamin pembayaran tersebut di wilayah Kota Palembang.”Jangan khawatir, saya sebagai wali kota akan mempertanggungjawabkan jika terjadi keterlambatan (pembayaran),” kata Eddy, seusai menghadiri acara halal bihalal bersama para veteran Kota Palembang, Kamis (25/10) kemarin. Eddy mengharapkan, para pengusaha mendukung program subsidi minyak goreng tanpa rasa khawatir. Sebab, program ini jelas dan bertujuan membantu masyarakat.

Dia menyebut, sebaiknya tidak ada rasa khawatir dari pihak manapun. Pemkot siap menjalankan program tersebut sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dari pusat. Menurut Eddy, jika program subsidi migor tidak disampaikan, dana yang sudah dianggarkan dalam APBN Perubahan tersebut akan hangus atau kembali pada kas negara. Sementara, masyarakat yang seharusnya menikmati harga migor yang rendah, menjadi sebatas anganangan.

”Mengapa kita menjadi khawatir. Kita harus berpikir untuk membantu masyarakat. Bukankah niat baik, hasilnya juga baik,” terangnya. Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumsel Duta Imar Nasution mengatakan, jika program ini tidak dijalankan, maka anggaran yang sudah dialokasikan, kembali pada kas negara. ”Seperti sudah dijelaskan kepala dinas pada rapat sebelumnya, sebelum tanggal 25, program tersebut harus sudah dijalankan. Kalau tidak, berarti tidak ada subsidi migor,” ungkapnya.

Mengenai kekhawatiran yang disampaikan beberapa kepala daerah pada rapat koordinasi subsidi migor sebelumnya, Duta menyatakan, hal tersebut tidak perlu terjadi. Sebab, perusahaan atau distributor migor ada di bawah kendali pemerintah. ”SIUP (surat izin usaha perdagangan) kita yang keluarkan. Jadi mengapa kita harus khawatir perusahaan tidak mau menjalankan program ini,” tegasnya. Seperti diketahui, Provinsi Sumsel mendapatkan subsidi migor sebanyak 345.000 liter dengan nilai Rp862.500.000. Tiap liter mendapat subsidi sebesar Rp2.500.

Jadi, masyarakat miskin hanya membayar di bawah harga pasar setelah dikurangi subsidi melalui sistem kupon. Ada kemungkinan setiap kabupaten/kota harga pasaran migor berbeda. Untuk itu, teknis pelaksanaan kita serahkan kepada bupati/wali kota untuk mengaturnya. Duta menjelaskan, berdasarkan data BPS 2007, masyarakat sangat miskin di Sumsel berjumlah 148.119 KK. Berdasarkan alokasi pemerintah pusat, berarti terjadi kelebihan. Sisanya, jelas dia, akan diberikan kepada masyarakat miskin, seperti di Kota Palembang dan Kab Empat Lawang.

Namun, muncul kekhawatiran dari beberapa Disperindag kabupaten/kota, seperti yang disampaikan oleh Kasubdin Perdagangan Disperindag Kab OKU Husnizar. Menurut dia, pembayaran migor bersubsidi dari pemerintah pusat bisa menjadi kendala penyaluran migor. Pasalnya, pengusaha migor merasa kesulitan bila harus menalangi terlebih dahulu. Untuk itu, ada baiknya dana subsidi bisa dicairkan lebih dahulu sebelum pelaksanaan. ”Kita tetap berusaha agar pelaksanaan ini berjalan lancar melalui pendekatan kepada distributor migor yang menjadi operasional di lapangan,”tukasnya.

Batas akhir penyaluran migor bersubsidi yang ditetapkan pemerintah pusat sampai 15 Desember 2007, disebabkan karena dana pengalokasian migor diambil dari APBN perubahan. Mengenai teknis pelaksanaan, diserahkan kepada masing-masing daerah, mulai tingkat provinsi/kabupaten/kota. ”Nantinya akan kita lakukan operasi pasar (OP) migor di 35 titik,” kata Duta. (berli z/siera syailendra/sindo)