Pemkot Palembang menargetkan pembangunan rumah sehat sederhana (RSH) dimulai tahun 2009. Menurut rencana, pendanaan tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2009, tetapi berasal dari pinjaman dana pihak perbankan.

“Konsep ini sebenarnya sudah lama untuk masyarakat berpenghasilan rendah,seperti tukang becak dan tukang sayur,” ujar Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra seusai menggelar open house Hari Raya Idul Adha 1429 Hijriah di Jalan Tasik Palembang.

Menurut dia, pembangunan juga diselaraskan dengan program pemerintah provinsi yang ingin mengucurkan subsidi perumahan. Namun, detail konsepnya masih akan dipelajari lebih lanjut, dapat berupa RSH atau rusunami dengan tipe 36 dan luas tanah 100 m2. Mengenai lokasinya masih banyak pertimbangan.

Namun, dari hasil konsultasi dengan DPD REI (Real Estate Indonesia) beberapa waktu lalu, pernah ada penawaran di Kecamatan Sematang Borang dengan luas areal 8 ha yang merupakan milik swasta.

“Kami bakal cari lokasi untuk membangun ini.Yang penting jangan disatukan, kecuali untuk areal yang sangat luas. Untuk sementara, lebih baik lokasinya terpencar,” beber dia.

Dari rencana awal, pemkot berencana membangun 500 unit RSH di Sematang Borang. Sedangkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Departemen PU senilai Rp21 miliar, akan dilakukan di Jalan Jaya Laksana, Kelurahan 3–4 Ulu, Palembang.

Bila proyek itu berhasil, proyek serupa akan dilakukan berkelanjutan. Namun yang terpenting, dalam pembangunan areal pemukiman harus diatur infrastruktur pendukung lain dan lalu lintas parkir yang sesuai.

Eddy menambahkan, pola pembayaran dapat dilakukan harian, mingguan, atau bulanan. Contohnya, sehari hanya mencicil Rp10.000. Dengan harga normal, RSH Rp50 juta–Rp54 juta, pemerintah akan menyubsidi sehingga harga RSH tersebut menjadi Rp30 juta–Rp35 juta. Pembayaran dapat dilakukan dengan sistem kolektif secara kelompok yang telah ditunjuk.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi III DPRD Palembang Sulaiman Jahri menilai positif rencana pemkot mengucurkan subsidi perumahan dengan harga terjangkau. Namun, dia meminta agar konsepnya dilakukan secara matang dan terarah. Pasalnya, rusunawa yang merupakan bantuan pemerintah pusat hingga kini belum juga bisa ditempati karena persoalan utilitas dan manajemen kepengurusan. (siera syailendra/SINDO)