infokito

Pembagian minyak goreng (migor) bersubsidi yang disalurkan pemerintah pusat di Kab Banyuasin hanya cukup untuk di tiga kecamatan saja, sedangkan 12 kecamatan lainnya tidak menerima pembagian tersebut. Tiga kecamatan yang mendapat jatah, masing- masing Kec Banyuasin III, Betung, dan Talang Kelapa.

Dipilihnya ketiga kecamatan tersebut karena letak wilayah yang tidak terlalu jauh dari Kota Pangkalan Balai, ibu kota Banyuasin dan Kota Palembang, sehingga waktu yang ditetapkan pemerintah pusat untuk pembayarannya tidak menjadi penghambat bagi penyaluran minyak. Demikian diungkapkan Kepala Bidang Perindustrian dan Perdagangan (Kabid Perindag) Disperindag Koperasi dan UKM Kab Banyuasin M Tuhid di sela-sela acara penyaluran minyak goreng bersubsidi di Kel Betung, Kec Betung, Kab Banyuasin, seperti dilansir harian SINDO.

”Sebenarnya kita mendapatkan jatah 31.000 liter minyak goreng bersubsidi dari pemerintah pusat. Rencana awal, minyak tersebut akan kita salurkan kepada 15 kecamatan yang ada di Banyuasin. Namun, karena pemerintah pusat memberi batas waktu soal pembayarannya hanya hingga 10 Desember, maka terpaksa kita putuskan hanya tiga kecamatan saja yang kita berikan,” kata Tuhid.

Minyak goreng bersubsidi tersebut, papar Tuhid, dibagikan kepada 3.600 kepala keluarga (KK) di tiga kecamatan menerima minyak goreng bersubsidi. Pembagian pertama dilakukan kepada 500 KK di Kel Betung, Kec Betung, oleh Perusahaan Tunas Baru Lampung (TBL).

”Ya mau bagaimana lagi.Kami inginnya semua minyak tersebut dapat disalurkan. Tapi, karena ada limit waktu yang diberikan pemerintah pusat, kita dengan terpaksa harus memilih wilayah terdekat dari Palembang dan Pangkalan Balai. Jika tidak, siapa yang akan membayar subsidi tersebut. Sedangkan, pemkab tidak menyiapkan dana anggarannya. Kita hanya menyediakan dana operasional saja. Ini pun kalau tidak salah, kita adalah kabupaten pertama yang telah menyalurkan minyak goreng bersubsidi ini,” ungkap Tuhid.

Dari 3.600 KK yang tersebar di tiga kecamatan tersebut, masing-masing mendapatkan 2 kg minyak. Minyak tersebut disubsidi pemerintah sebesar Rp2.500 per kg. Jadi, masyarakat hanya membayar Rp6.000 per kg-nya.

”Dari 31.000 liter yang direncanakan pemerintah pusat, Banyuasin hanya bisa menyalurkan minyak goreng bersubsidi tersebut sebanyak 7.200 kg minyak. Mengenai sisanya, tidak bisa kita salurkan dan diambil lagi. Sebab, dikhawatirkan tidak ada yang mau menutupi pembayaran subsidinya, karena yang akan membayarnya pemerintah pusat, dan prosesnya itu sulit. Apalagi, kami hanya diberikan batas waktu pembayaran hingga 10 Desember mendatang,” jelas Tuhid. (jemi astuti/sindo/infokito)