Awal 2009, empat pasar tradisional yang dianggap tidak layak segera direlokasi, yakni Pasar Tangga Buntung, 10 Ulu, 7 Ulu, dan Kertapati.

Direktur Utama PD Pasar Palembang Jaya Syaifuddin Azhar mengatakan, keempat pasar tersebut mendesak direlokasi karena masuk kategori pasar kumuh sehingga tidak layak lagi ditempati pedagang.

“ Tiga pasar akan dibangun baru, sedangkan Pasar Kertapati akan direhabilitasi,” ujarnya kepada SINDO di Palembang.

Sebagai tempat penampungan, para pedagang akan ditempatkan di pasar sementara yang lokasinya tak jauh dari pasar yang sedang dibangun atau direhabilitasi.

“ Pasar baru akan dibangun di lokasi sebelumnya dengan konstruksi bangunan dua lantai,” ucapnya.

Syaifuddin menjelaskan, sumber dana kegiatan ini berasal dari pinjaman perbankan yang pengelolaannya melalui koperasi pedagang pasar.

“Saat ini dalam tahap perintisan, seperti dengan BNI Syariah dan BRI,” ungkapnya.

Menurut Syaifuddin, berdasarkan hasil penghitungan sementara, kebutuhan biaya mencapai Rp10–15 miliar per bangunan pasar tradisional yang diharapkan dapat selesai pada awal 2010. Pasar ini masih akan bernuansa tradisional, tapi pengelolaannya dilakukan secara modern.

Sementara, mengenai penggunaan kios memakai sistem hak pakai atau sewa berjangka selama 20 tahun. Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang Zuhri Lubis menyambut baik langkah yang akan dilakukan PD Pasar Palembang Jaya untuk menyediakan tempat yang layak bagi pedagang.

Namun dia mengharapkan, sebelum melakukan pembangunan, PD Pasar dapat membuat perjanjian dengan calon pengelola,yaitu pihak ketiga agar setelah pasar jadi, tarif sewa dapat terjangkau oleh pedagang.

“Selama ini kami lihat pihak ketiga seenaknya menetapkan harga, sedangkan pedagang tidak ada pilihan sehingga terpaksa menerimanya,” ujar dia.

Sebelum dilakukan relokasi, dia minta semuanya harus jelas disampaikan kepada para pedagang sehingga tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.

“PD Pasar harus menyosialisasikan dengan baik rencana ini kepada masyarakat,” ucapnya.

Ditemui terpisah,Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Palembang Wantjik Badaruddin menegaskan, untuk mengembangkan sektor koperasi, misalkan saja koperasi pasar, dapat dibantu dengan menggandeng bank BUMD atau bank devisa nasional lain, seperti Bank Syariah Mandiri (BSM).

”Selain itu, untuk mendongkrak kinerja koperasi, pemkot menargetkan dapat membangun pasar yang dikelola koperasi. Saat ini, ada empat pasar tradisional yang telah berjalan, tapi kami harus perlahan saja, tapi pasti,” tandasnya seraya menjelaskan, untuk modal kerja mencapai Rp8,7 miliar.

Pemkot Palembang mengalokasikan sebesar Rp4,4 miliar yang digunakan untuk syarat pinjaman lunak Rp1 miliar dan Rp3,4 miliar bisa dipakai untuk bantuan kredit UMKM yang merupakan gabungan modal Pemkot Palembang 30% serta 70% dari Bank Syariah Mandiri.

Wantjik menambahkan, dana pinjaman yang digulirkan untuk memberdayakan koperasi agar dapat mengelola sejumlah pasar tradisional merupakan kerja sama antara pemkot dan Kementerian Koperasi. Seperti untuk Pasar Ritel Jakabaring senilai Rp10 miliar, Alang-Alang Lebar Rp7,6 miliar, Pasar Buah Rp7,4 miliar, serta Pasar Plaju sekitar Rp19 miliar.

Dalam memajukan koperasi pasar, lanjut Wantjik, pemkot juga menggratiskan anggotanya selama enam bulan untuk berdagang di empat pasar tradisional tersebut. Dengan demikian, program untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota koperasi yang umumnya pedagang kecil dapat terealisasi. (siera syailendra/muhlis/sindo)