Gubernur Sumsel H Mahyuddin NS mengimbau agar para PNS di lingkungan Pemprov Sumsel bersikap netral menjelang Pemilukada Sumsel 4 September 2008 mendatang. Mahyuddin NS menegaskan hal itu dalam pidato tertulis yang dibacakan Sekda Prov Sumsel Musyrif Suwandi pada Pemberian Penghargaan Satyalencana Karya Sayta di Auditorium Pemprov Sumsel, Sabtu (16/8).

Menurutnya, sesuai dengan edaran Menpan RI bahwa netralitas PNS dalam pemilukada. PNS di lingkungan Pemprov dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Sebaliknya PNS diharapkan partisipasinya dalam menjaga iklim kondusif, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Netralitas diharapkan dengan tujuan agar PNS lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil dan tidak diskriminatif,” kata Mahyuddin.

Pada kesempatan ini sebanyak 224 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Sumsel menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden RI yang simbolis diberikan serentak di Auditorium Pemprov Sumsel. Adapun pada penerima penghargaan di antaranya 66 orang PNS mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya atas pengabdian 30 tahun, 7 orang PNS mendapat penghargaan untuk pengabdian 20 tahun dan sisanya sebanyak 149 PNS mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya untuk pengabdian 10 tahun.

Di antara penerima penghargaan terlihat antara lain, mantan Kadinkesos Sumsel Fadjri Nashir, Kabiro Pemberdayaan Perempuan Zainoni dan Kabiro Otonomi Sekda Prov Sumsel Ahmad Rizani serta Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Sumsel Ir Permana MM.

Dengan mendapat penghargaan, PNS yang bersangkutan diharapkan dapat menjadi panutan dan teladan di lingkungan kerja masing-masing. Sehingga tuntutan dan harapan sebagai PNS yang profesional dapat tercapai. Menurutnya, pemberian penghargaan ini bukan berdasarkan atas pangkat dan golongan tapi dibedakan menurut lamanya bekerja pada negara dan pemerintah.

Ini artinya bahwa PNS harus lebih mengedepankan kepentingan publik, menyelenggarakan dan pelayanan publik dengan optimal serta menjalankan tugas dan fungsi pelayanan berdasarkan kebijakan publik secara profesional. (saf/SRIPO)