Menjelang masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 ditengarai banyak elite politik memanfaatkan jabatannya baik di eksekutif maupun legislatif untuk menggalang dana bagi keperluan kampanye.

“Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus meningkatkan kewaspadaan dan pengawasannya terhadap mereka,” kata staf peneliti pada Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar di Yogyakarta, Sabtu.

“Setiap menjelang pemilu ada semacam kebiasaan dari kalangan politikus yang memanfaatkan jabatannya untuk menggalang dana kampanye. Ini harus menjadi perhatian serius KPK,” katanya.

Menurut dia, para politikus atau elite politik yang memiliki jabatan di eksekutif maupun legislatif dapat dipastikan akan berupaya menggalang dana kampanye pemilu untuk memuluskan jalan mereka guna menduduki kembali jabatannya maupun mencari posisi aman.

“Saat ini mereka sedang berlomba-lomba mencari dana semaksimal mungkin, karena mereka khawatir jika tidak memiliki dana untuk kampanye pemilu, akan sulit untuk menduduki kembali jabatannya,” katanya.

Karena itu, kata Zainal, KPK harus meningkatkan pengawasannya dan menjadikan masalah ini sebagai perhatian khusus, karena jika tidak, dapat dipastikan korupsi akan meningkat tajam.

Ia menilai, selama ini memang tampaknya KPK telah menunjukkan kemampuannya, bahkan sampai berhasil menyeret sejumlah anggota DPR yang diduga korupsi.

Tetapi jika dicermati, mereka hanya aktor kecil, dan KPK belum menyentuh pelaku utama atau aktor besarnya. “Padahal yang memanfaatkan jabatan untuk penggalangan dana kampanye adalah aktor-aktor besar,” katanya.

Ia mengingatkan KPK jangan sampai tebang pilih, dan hanya yang kecil-kecil saja yang ditangkap, sementara aktor yang selama ini memiliki pengalaman dalam penggalangan dana melalui jabatannya justru lolos dari pengawasan.

“KPK harus melebarkan sayapnya dan mengatur kerjasama terutama di lingkungan BUMN, karena selama ini BUMN selalu dekat dengan kasus penggalangan dana, dan dijadikan semacam `ATM` bagi para elite politik untuk mencari dana,” katanya.

Lembaga pemerintah yang rawan seperti BUMN harus `dipagari` sejak dini agar tidak kebobolan dan menjadi sasaran empuk para politikus untuk mencari dana.

“KPK harus lebih peka dan membangun `pagar kuat` di instansi pemerintah yang menjadi incaran para politikus, sehingga kasus seperti dalam pemilu dan pilpres yang lalu yakni aliran dana kampanye dari Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) ke kandidat presiden tidak terulang lagi,” katanya.***(ANTARA News)