Menghadapi pemilihan kepala daerah Sumatera Selatan periode 2008-2013, Pemprov Sumsel menegaskan tidak akan menganggarkan biaya untuk penghitungan cepat atau quick count.

“Saya belum pernah mendengar anggaran untuk quick count di dalam APBD Sumsel tahun 2008,” kata Wakil Ketua DPRD Sumsel Baihaqqi Soefyan, di gedung DPRD Sumsel, Jalan PON IX Palembang, Selasa (11/03/2008).

Dia menyebutkan, dari dana yang dihibahkan ke KPUD Prov Sumsel sebesar Rp 170 M, tak ada anggaran khusus untuk itu. Menurut Baihaqqi, quick count oleh pemerintah daerah dinilai mubazir. Sebab hasil pilkada dihitung secara resmi oleh KPU, sebagai lembaga independen penyelenggara.

Jika calon ingin quick count, maka dana dapat ditanggung oleh calon sendiri, ujarnya.Dia menambahkan, perhitungan cepat perlu dan tidak perlu tergantung siapa yang akan memerlukan data tersebut. Tetapi data yang resmi adalah data yang ditetapkan oleh KPUD, meskipun hasil dari quick count untuk Pilkada di daerah mungkin mendekati angka yang ditetapkan KPUD.

“Kalau saya nyalon, saya ingin melalui ‘quick count’ sehingga bisa mengetahui hasilnya,” kata wakil rakyat yang berasal dari Partai Demokrat itu.

Dia mengatakan, dana untuk perhitungan hasil Pilkada yang resmi sudah ada di KPUD dan yang mengeluarkan data resmi juga komisi pemilihan umum tersebut.

Meski demikian menurutnya bukan berarti quick count dapat menimbulkan gejolak. Metode tersebut dinilai cukup bagus. Calon dipandang dapat mengetahui perkiraan suara yang diperolehnya. [detikcom]