Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel menyiapkan anggaran Rp7,6 miliar. Dana sebesar itu diperuntukkan bagi pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) 8 Juli mendatang. Adanya bantuan pemprov untuk KPUD Sumsel itu diungkapkan Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumsel Drs H Rusli Nawi SDP MSi, Kamis (30/4) lalu.

Ia mengatakan, sesuai dengan Peraturan Presiden RI No 4 Tahun 2008, dana tersebut dapat digunakan untuk beberapa item. Di antaranya untuk sosialisasi, monitoring pengadaan logistik, dan operasional di tempat pemungutan suara (TPS).

Menurutnya, dana Rp7,6 miliar itu sebenarnya disiapkan untuk pilpres dan pemilu legislatif (pileg). Karena pileg sudah dilaksanakan, tinggal lagi dana itu untuk membantu suksesnya pilpres mendatang.

“Dana Rp7,6 milar itu tidak akan bisa habis untuk membantu pelaksanaan pilpres,” katanya, usai mengikuti rapat paripurna di DPRD Susmel. Diungkapkan Rusli, proses pengajuan anggaran tersebut harus memenuhi beberapa syarat dan tahapan.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain adanya anggaran di APBD dan permintaan dari KPUD. Pencairan dana juga harus melewati seleksi satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dalam hal ini di Badan Kesbangpol Linmas.

Selanjutnya akan membentuk peraturan gubernur (pergub). Dari pergub akan dimintakan pemberitahuan kepada DPRD Sumsel. Lantas, dari mana asalnya dana tersebut?

Dikatakan Rusli, awalnya Rp7,6 miliar itu dana hibah. Namun, hibah tidak diperbolehkan Mendagri, sehingga dibentuk SKPD. “Itu agar lebih enak mengontrolnya,” kata Rusli.

Sementara Ketua DPRD Sumsel, Zamzami Ahmad mengaku pihaknya tidak ingat rincian dana dari APBD untuk pilpres. Namun demikian Zamzami memandang pemda perlu membantu pelaksanaan Pilpres 2009. “Wajar saja jika pemda bantu pilpres karena ini masalah nasional. Namun yang jelas ini bukan mencampuri kewenangan KPU.”***sumeks