Pemkot Palembang menyiapkan dana Rp18,5 miliar untuk memulai pembangunan tiga menara dalam rangka pelayanan satu atap (one stop services). Persiapan lelang sudah dilakukan dan diharapkan rampung pertengahan tahun ini.

”Pembangunan gedung pelayanan satu atap ini dilakukan dengan program multiyear. Nantinya akan ada tiga menara untuk kantor pemerintah kota (Pemkot) Palembang memanfaatkan lahan eks Hotel Musi di sebelah kantor Dispenda,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palembang Lukman Hakim, Jumat (7/3) kemarin.

Menurut Lukman, pengerjaan proyek tersebut akan memakan waktu sekitar dua tahun. Konsep ini diharapkan mempermudah pelayanan bagi investor yang mau berinvestasi di Kota Palembang.

Selain itu, untuk mendukung investasi, Pemkot menyiapkan kawasan khusus bagi industri, seperti di daerah Jalan Soekarno-Hatta dan arah Tanjung Api Api. ”Izin kita jamin tidak akan berlama- lama, asal syaratnya lengkap. Contohnya harus ada studi amdal,” kata Lukman.

Lukman menambahkan, saat ini perekonomian Kota Palembang ditopang sektor perdagangan dan jasa. Namun, Pemkot sedang mengarahkan perekonomian ke arah sektor pariwisata dengan mengundang banyak wisatawan ke Kota Palembang.

Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra menambahkan, Pemkot terus mengupayakan pelayanan maksimal kepada calon investor.

Dia berjanji akan memberikan kemudahan perizinan. Mengenai pembangunan menara untuk pelayanan satu atap, dia berharap pembangunan tahap pertama dapat dilakukan tahun ini. “Mudah-mudahan tahun ini dapat terwujud,” tandasnya.

Ketua DPRD Palembang M Yansuri menilai positif pembangunan gedung pelayanan satu atap ini. Menurut dia, keberadaan gedung pelayanan satu atap ini dapat menarik minat investasi di Kota Palembang.

Menurut Yansuri, hingga saat ini, pelayanan perizinan masih berjalan lambat. ”Karena itu, pembangunan Kota Palembang harus didukung pelayanan yang maksimal dengan kepastian berinvestasi,” tandasnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Sumsel Hasannuri AR masih meragukan niat Pemkot memberi pelayanan satu atap. Pasalnya, masih banyak aturan yang tumpang tindih dan menghambat iklim investasi dan dunia usaha.

”Itu hanya sebatas lip service. Lagi pula, masih banyak aturan yang tumpang tindih sehingga menimbulkan biaya ekonomi tinggi,” ujarnya.

Dia mencontohkan adanya pungutan yang dilakukan berulang-ulang. Belum lagi, ditambah peraturan daerah (Perda) mengenai Retribusi. Misalnya, bagian pajak sudah menarik pajak, tapi masih ditarik lagi dengan berbagai macam bentuk.

”Hal ini sering dikeluhkan teman-teman di Aprindo,” ungkapnya. Kendati begitu, Hasannuri berharap, rencana pembangunan gedung pelayanan satu atap segera direalisasikan Pemkot Palembang. Dengan begitu, segala pengurusan hanya melalui satu pintu dengan metode komputerisasi.

Pada kesempatan itu, Hasannuri juga meminta Pemkot memberikan kepastian biaya dan waktu dalam pengurusan segala perizinan. Menurut dia, keberadaan pengusaha dapat membantu pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. (siera syailendra/SINDO)