Sebanyak 20.000 pegawai negeri sipil (PNS) Palembang berpeluang mendapatkan subsidi perumahan dan pinjaman lunak yang segera dikucurkan tahun ini. Kepala Bappeda Kota Palembang Lukman Hakim mengatakan, pinjaman lunak dan subsidi tersebut bertujuan membantu para PNS dalam pembelian rumah susun sederhana hak milik (rusunami), rumah sederhana sehat, dan pembangunan rumah swadaya.

“Untuk Palembang sendiri, jumlah subsidi dananya berkisar Rp20 juta. Sementara, alokasi pinjaman lunak diperkirakan berkisar Rp10 juta,” katanya di Palembang Sabtu (2/3) kemarin.

Dijelaskan, dari total 20.000 PNS tersebut, pemerintah masih akan menyaring lagi jumlah PNS yang layak mendapatkan subsidi dan pinjaman lunak. Kategorinya, diutamakan kepada PNS golongan rendah, terutama yang belum memiliki hunian yang layak.

”Sekitar 70% PNS di Kota Palembang merupakan guru, yang sebagian masih belum memiliki rumah milik sendiri. Nah, mereka inilah dan pegawai kecil lainnya yang akan diutamakan,” ujarnya.

Sementara untuk lokasi, pihaknya telah menyiapkan lahan yang diperuntukkan untuk program tersebut. Untuk tahapan awal, sambung dia, dibangun 100 unit rumah susun siap huni pada satu lokasi.

”Lokasinya untuk sementara di kawasan 3–4 Ulu, kebetulan tanah kosong yang agak berdekatan dengan sungai. Proses pengalihan haknya sudah selesai, tinggal perencanaan pembangunannya,” ujarnya.

Selain itu, sambung dia, pihaknya masih akan menyiapkan lokasi-lokasi lain yang lebih strategis. Sedangkan mengenai harganya, masih dalam kisaran harga yang terjangkau.

”Program rusunami akan disiapkan lebih dari satu lokasi, bisa sampai 3–4 lokasi. Harganya sekitar Rp144 juta per unit dan proses mendapatkannya akan dipermudah prosesnya,”jelasnya. Mengenai uang muka dan cara pembelian, terang dia, akan dikelola oleh sebuah badan pengelola khusus yang akan segera dibentuk.

“Sedapat mungkin untuk masyarakat sekitar terlebih dahulu. Untuk uang muka bagi masyarakat umum, sama seperti pegawai negeri akan diberikan bantuan uang muka oleh pemerintah,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Komisi III DPRD Palembang Taufik Hidayat meminta agar pemerintah lebih jeli dalam mengalokasikan subsidi dan pinjaman lunak tersebut. Pemerintah juga harus meneliti terlebih dahulu, PNS mana yang layak diberikan bantuan agar tepat sasaran.

“Saya meminta agar bantuan tersebut lebih diutamakan diberikan kepada PNS golongan rendah. Jangan sampai ada yang kondisinya masih lebih baik mendapatkan bantuan, sedangkan yang benar-benar membutuhkan tidak dapat,” katanya. (ahmad fajrihidayat/SINDO)