Pemerintah Arab Saudi akan menindak tegas jamaah yang tidak bervisa haji, tetapi menggunakan visa umrah atau ziarah. Bahkan, pemerintah Arab akan memberlakukan sanksi denda sebesar 10.000 riyal.Kepala Bagian Penerangan Haji Kerajaan Arab Saudi Abdullah al Haritsi, seperti dikutip Al Nadwah, mengatakan bahwa semua pintu masuk menuju Mekkah telah tertutup rapat bagi siapa pun, selain mereka yang memiliki visa haji dan tasrih haji.

”Langkah tersebut diambil terkait dengan semakin ketatnya pemerintah Arab Saudi menjaga perbatasan wilayah Kota Mekkah menjelang wukuf,” ungkap Al Haritsi di Mekkah, Kamis kemarin. Dia menegaskan, perangkat keamanan telah siap menjaga perbatasan wilayah Makkatul Mukarromah guna mengantisipasi kemungkinan masuknya jamaah yang bervisa umrah dan ziarah.

Sementara itu, Ketua PPIH Nur Samad Kamba menjelaskan bahwa peraturan tersebut berlaku untuk seluruh negara Islam. Karena putusan itu sudah menjadi kebijakan Kerajaan Arab Saudi, semua pihak harus mematuhinya. ”Apalagi, persoalan visa haji, yang jelas tidak bisa disamakan dengan visa umrah maupun ziarah,” tandasnya.

Putusan ini merupakan kesepakatan bersama seluruh negara Islam untuk mengantisipasi banyaknya ”pembengkakan” jumlah jamaah haji yang tidak teratur dan tidak menggunakan visa haji.

Meski demikian, hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan data pasti tentang jumlah jamaah haji asal Indonesia yang menggunakan visa nonhaji. Tapi dibandingkan negara lainnya, seperti Sudan dan Afrika, jumlah jamaah haji Indonesia yang menggunakan visa nonhaji masih sedikit. Namun, pihaknya akan tetap memantau perkembangan jumlah jamaah haji yang menyalahi prosedur tersebut.

Selain sanksi denda 10.000 riyal, sanksi lain akan diberlakukan yakni deportasi ke negara asal, dan angkutan penerbangan yang memberangkatkan jamaah haji tersebut akan dikenai denda pula. Dia menegaskan, putusan ini berlaku untuk seluruh jamaah haji, termasuk dari kalangan pejabat.

”Kemarin ada orangtua dari salah satu staf KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) yang menggunakan fasilitas diplomatik untuk naik haji, kita tegur mereka. Mereka kita beri kartu tinggal, lalu 15 Desember nanti mereka harus kembali ke Indonesia,” paparnya. Pemberlakuan sanksi denda ini juga akan dikenakan ke jamaah haji yang kerap disebut ”haji sandal jepit”.

Hingga saat ini, jumlah ”haji sandal jepit” ini diperkirakan 20.000 hingga 30.000 orang. ”Ini juga masalah klasik yang tidak pernah terselesaikan. Tapi kita akan berlakukan sama,” tandasnya. Peraturan ini, kata Samad, tidak pandang bulu dan akan menindak tegas semua jamaah haji yang tidak memiliki visa haji, termasuk kepada warga Mekkah yang diketahui melindungi jamaah haji tanpa visa haji. (susi/sindo)