Tim Panitia Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Selatan memangkas rencana anggaran pembangunan pasar lelang yang diajukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumsel. Hal itu dilakukan karena legislatif berpendapat, telah terjadi overlapping atau pengulangan dengan program serupa yang diajukan Dinas PU Cipta Karya Sumsel.

Demikian salah satu inti dari Rapat Panitia Anggaran DPRD- Pemprov Sumsel, Selasa (6/11) di DPRD Sumsel. Menurut Ketua DPRD Sumsel Zamzami Ahmad, pemangkasan anggaran sebesar Rp 750 juta itu dilakukan karena ada kesamaan program.

“Disperindag memprogram pembangunan tiga unit pasar, sementara Dinas PU Cipta Karya juga memprogramkan pembangunan 23 pasar. Ini kan mubazir dan pengulangan. Jadi, kami pangkas,” kata dia.

Zamzami juga menjelaskan, pembangunan pasar merupakan wewenang pemerintah daerah. Jadi, kurang tepat jika Pemprov juga berkecimpung dalam hal itu dalam era otonomi. Selain itu, akan terjadi penghematan anggaran.

Menanggapi hal itu, Kepala Disperindag Sumsel Abdul Shobur menjelaskan, Sumsel sebenarnya sangat membutuhkan pasar lelang terutama untuk komoditas kopi dan karet. Khusus kopi, Sumsel bahkan belum memiliki satu unit pasar lelang.

“Padahal, pasar lelang ini sangat penting untuk menjaga stabilitas harga. Selama ini, petani kopi di Sumsel sering rugi karena sistem penjualan yang kurang terorganisasi. Kalau ada pasar lelang, setidaknya petani bisa menikmati harga stabil dan tinggi,” kata dia. Pasar lelang itu direncanakan dibangun di Lahat, Pagar Alam, dan Muara Enim. (ONI/kmps)