Persaingan antara calon gubernur incumbent Syahrial Oesman dan Alex Noerdin pada pilkada 2008 sudah dimulai. Serunya, kompetisi itu tercermin kuat dalam tarik-menarik persetujuan anggaran dalam RAPBD 2008 di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, baru-baru ini.Pantas saja jika publik menilai dewan mulai terbelah. Yang mendukung Syahrial, tentu berupaya mendukung program dan proyek populis yang diajukan Gubernur. Tapi, tidak demikian yang mendukung Alex yang kini menjabat sebagai bupati Musi Banyuasin. Program dan proyek populis yang diajukan Gubernur dicurigai sebagai bagian dari skenario memenangkan Pilkada Gubernur 2008.
Pengamat politik Unsri Alfitri menyebut, kekuatan politik Sumsel memang terbelah dua pascadeklarasi pencalonan Syahrial dan Alex. Imbasnya, terlihat pada pembahasan RAPBD Sumsel 2008 saat ini. ”Di DPRD Sumsel sudah terbentuk faksi-faksi. Sebagian mendukung Syahrial, yang lain mendukung Alex Noerdin,” sebutnya. Dosen Fisipol Unsri ini menunjuk sejumlah rapat Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Sumsel dengan eksekutif membahas RAPBD 2008 yang selalu berlangsung panas sebagai bukti. Beberapa program yang diajukan pihak pemprov terbukti ditolak panggar.
”Saya kira banyaknya program eksekutif yang ditolak Dewan tersebut tidak terlepas dari persoalan politik menjelang Pilkada Gubernur,” kata Direktur Kaganga Institute ini. Sejumlah program eksekutif yang berbau politik ditolak dan terancam ditolak Dewan antara lain pemberian bantuan beasiswa senilai Rp64 miliar kepada seluruh siswa SMU dan SMK se-Sumsel, proyek Islamic Center, dana pilkada sebesar Rp237 miliar, dan bantuan bahan bangunan rumah (BRR) bagi 210 kepala keluarga (KK) fakir miskin sebesar Rp1 miliar.
”Saya memprediksi akan masih banyak lagi usulan anggaran yang akan ditolak oleh panggar. Apalagi, program-program yang dicurigai berbau politik,” ujarnya. Namun, pendukung Syahrial di parlemen tentu berusaha sekuat tenaga agar program-program yang diusulkan dalam RAPBD 2008 disetujui. ”Karena program-program yang diusulkan di RAPBD 2008 ini memang akan memiliki dampak politik kepada rakyat Sumsel,” ujarnya. Secara politik, kata Alfitri, apa yang dilakukan oleh politisi di parlemen itu sah-sah saja. Apalagi memang para wakil rakyat tersebut memiliki hak untuk menolak atau menerima usulan anggaran. (alfrenzi/sindo/infokito)
Tinggalkan Balasan