Sayangnya, meski SE Gubernur tersebut sudah lebih dari lima bulan dikeluarkan, penerapannya belum juga berjalan sesuai harapan. Untuk menegaskan kembali perihal penarikan zakat penghasilan bagi para abdi negara itu, belum lama ini Wali Kota (Wako) Prabumulih Rachman Djalili juga mengeluarkan surat edaran serupa bernomor 451.12/1065/III/2008 tertanggal 14 Agustus 2008. 

Ketua Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kota Prabumulih Miski Kohar di kantornya Kompleks Masjid Nur Arafah kemarin menyampaikan harapannya agar surat Wako yang menguatkan surat dari Gubernur dan Menteri Dalam Negeri benar-benar dapat dijalankan. Menurut Miski, berdasarkan surat edaran Wako tersebut, pemotongan gaji PNS untuk zakat penghasilan sudah harus dilaksanakan bulan ini juga. (erik okta subadra/SINDO)