Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo menilai keterlibatan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri dalam pelaksanaan Ujian Negara di Tanah Air di luar kelaziman.

“Memang tidak lazim. Mestinya, kita malu seperti itukan,” kata Mendiknas Bambang Sudibyo usai mengikuti rapat terbatas peringatan 100 tahun kebangkitan nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5).

Menurut Mendiknas, pihaknya sendiri sebetulnya sebatas menginginkan back up dari jajaran Polri dalam pengamanan pelaksanaan UN.

“Saya tidak pernah meminta kepada Kapolri untuk mengawal UN dengan Densus 88. Saya hanya meminta UN supaya pengamanannya diback up oleh jajaran polri,” jelasnya.

Meski tidak meminta langsung Densus 88 yang memberikan pengamanan pelaksanaan UN, Mendiknas mengaku puas atas kinerja kepolisian dalam masalah tersebut.

“Ternyata secara umum dilaksanakan dengan cukup baik, bahkan ada jajaran polri yang tampil tidak dalam seragam polri sehingga sangat sulit untuk diketahui siapa polisi, siapa pemantau independen. yang terjadi seperti itu,” ungkapnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Sutanto mengklaim, kerjasama kepolisian dan Depdiknas dalam menjaga UN telah berlangsung lama.

“Dari dulu ada kerja sama seperti itu, bukan saat sekarang saja.
Itu dari dulu dilakukan untuk pengamanan naskah-naskah ujian, mulai dari pengiriman, penyimpanan dan sebagainya,” paparnya seraya menegaskan, keterlibatan Densus 88 dalam pengamanan UN lantaran kepolisian mengantongi keterbatasan anggota.

“Polisi juga jumlahnya terbatas. Semuanya dilibatkan,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Densus 88 telah berhasil mencokok 16 guru dan seorang kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Lubuk Pakam 2 sebagai tersangka pelaku kecurangan UAN. Mereka kedapatan membetulkan jawaban soal ujian siswa di sekolahnya. Penetapan sebagai tersangka itu dilakukan setelah Detasemen Khusus 88 Polda Sumut memergoki mereka membetulkan jawaban siswa.(Persda Network/ade)