Calon Wali Kota Palembang Ir H Sarimuda MT mengatakan, jangan melarang program pengobatan gratis yang dilakukan oleh setiap dermawan. Sebab masih banyak masyarakat Palembang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan bantuan dari para dermawan. Selain itu, lanjut dia, jangan lihat siapa yang menyelenggarakan kegiatan tersebut, tapi lihat bagaimana keinginan tulus mereka untuk memberikan bantuan tersebut.
“Janganlah melihat sebuah kegiatan sosial itu hanya dari satu sisi saja.Karena pengobatan gratis itu tidak melihat siapa yang melaksanakannya,” jelasnya dalam acara silahturahmi di Kec Gandus, Kamis (3/4) kemarin.
Dia menjelaskan, jika memang ada pihak yang tidak senang dengan kegiatan itu, seharusnya dapat dibicarakan dengan baik-baik. Tanpa harus membongkar dengan paksa kegiatan itu atau melakukan aksi lainnya. Karena cara tersebut tidak mencerminkan persaingan yang sehat.
“Jika memang seseorang mampu melaksanakan kegiatan itu, mengapa harus melarang. Karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” terangnya.
Dia mengungkapkan, seharusnya pihak-pihak yang melarang itu malu dan koreksi diri. Selain itu, melakukan hal yang serupa di tempat-tempat orang yang membutuhkannya. Sehingga terlihat jelas bukti program yang telah disusun dan memang bermanfaat bagi orang banyak.
“Jangan hanya punya program saja, tapi tidak dilaksanakan. Karena cara tersebut jelas mengecewakan masyarakat banyak, yang berharap program yang ada dapat direalisasikan,” ungkapnya.
Sarimuda menyayangkan adanya pelarangan terhadap kegiatan berobat gratis. Karena ketakutannya sendiri justru akan memberikan dampak buruk pada salah satu pihak. Sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi simpati masyarakat luas terhadap salah satu calon.
“Sebaiknya jangan dilarang-larang, jika memang ingin bersaing tunjukan cara yang bagus. Selain itu, berobat gratis dinilai tidak melanggar aturan dan hak azazi manusia,” tandasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Palembang sekaligus anggota Partai Keadilan Sejahterah (PKS) Taufik Hidayat ST mengatakan, pengobatan gratis yang dilakukan beberapa kandidat calon pemimpin daerah, tidak salah. Selain itu, juga tidak melanggar aturan yang berlaku. (edy parmansyah/SINDO)










![[Haji 2026] Dikelola Resmi, Pembayaran Dam Jemaah Haji Indonesia Jadi Catatan Sejarah](https://infokito.blog/wp-content/uploads/2025/12/wp-17651238078967579517144181915436.jpg)









Tinggalkan Balasan