Hasil audit dan penelitian langsung ke rumah pasien yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) saat berobat rujukan ke rumah sakit, ternyata 40 persen diantaranya menyimpang. Artinya, SKM masih digunakan orang mampu yang mengaku sebagai masyarakat miskin.

Hal itu dikemukakan Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan RSMH Palembang, dr H Bayu Wahyudi, SpOG (K) kepada wartawan saat jumpa pers, Rabu (2/7) mengatakan, inspektorat Departemen Kesehatan (Depkes) dan tim auditor internal beberapa kali melakukan penelitian setiap 10 pasien pemegang SKTM yang biaya pengobatannya tergolong besar.

Dari investigasi tersebut, ternyata empat orang (40 persen) masuk kategori mampu yang memiliki sumber pendapatan yang jelas. Mereka punya mobil banyak, punya kebun dan sebagainya. Seperti pasien yang tinggal di Betung (Banyuasin), yang kini menjalani proses cuci darah (hemodialisa). Hasil investigasi, ternyata pasien memiliki delapan mobil, kebun karet dan memiliki usaha air minum isi ulang. Satu lagi pasien ditemukan di OKU, yang memiliki rumah bagus dan Ruko.

Melihat fakta itu, tim auditor tidak bisa berbuat banyak dan rumah sakit tidak bisa menolak karena siapa pun yang membawa SKTM datang berobat ke rumah sakit tetap dilayani karena syarat administrasi terpenuhi.

Dengan kebijakan Menkes yang tidak lagi memberlakukan SKTM karena sudah ada Jamkesmas dan Pemda diminta untuk mendata warga miskin di daerahnya secara selektif sehingga bantuan pemerintah terhadap warga miskin benar-benar tersalur.

“Bagi warga yang tidak terdata di data base ternyata membawa SKTM, maka klaim tagihan berobat akan menjadi tanggungan Pemda yang mengeluarkan SKTM dengan waktu 3×24 jam. Jika batas waktu itu tidak ada surat jaminan dari Pemdanya, kami akan menanggapnya sebagai pasien umum,” kata Bayu.

Hanya Muba
Seperti diketahui kuota Jamkesmas untuk Sumsel 2.793.317 jiwa yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Dari jumlah ini, baru OKI, Palembang, OI, Banyuasin dan Muba yang menyerahkan data base warganya ke RSMH. Sedangkan Pemda yang sudah menjamin 100 persen warganya hanya Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) melalui program Askes Semesta sedangkan daerah lain belum.

“Untuk Kabupaten Muba, tidak ada masalah. Bahkan, pasien miskin yang semula dijatahi kelas tiga jika tidak kebagian tempat, mereka dipindahkan ke kelas dua. Kalau penuh, mereka masuk ke kelas I. Selisih bayarnya ditanggung Pemda Muba,” jelas dr Bayu Wahyudi didampingi jajaran direktur lainnya.

Di Instalasi Rawat Darurat (IRD) terdapat 85 tempat tidur ekstra, semuanya terisi dan dipenuhi pasien Jamkesmas (Maskin). Mereka tidak bisa dipindahkan ke kelas III karena 472 tempat tidur yang dialokasikan untuk pasien miskin sudah terisi. Untuk memindahkan ke kelas II dan III, rumah sakit tidak berani karena belum ada Pemda kabupaten/kota yang menjamin warganya kecuali kabupaten Musi Banyusin. (sin/SRIPO)