Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) BARI, RS Muhammadiyah dan RSI Siti Khadijah siap melayani pasien secara gratis. Kesiapan itu dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Walikota Palembang Eddy Santana Putra dengan tiga direktur rumah sakit. Penandatangana MoU disaksikan Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, dr Zoelkarnain Noerdin MKes di lantai III ruang rapat Pemkot Palembang, Selasa (13/1).

Pada kesempatan itu Walikota juga menetapkan bahwa 716.513 warga di 16 Kecamatan akan menerima layanan Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumsel Semesta. Acara resmi akan diluncurkan 22 Januari mendatang di Plaza Benteng Kuto Besak (BKB).

Eddy Santana Putra mengatakan, akses pelayanan kesehatan di Palembang sudah memadai karena selain tersedia 23 rumah sakit, juga ada Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat.

Eddy juga berharap Direktur RSUD BARI mempersiapkan ruangan untuk mengantisipasi terjadinya ledakan pasien. Khususnya di kelas III. Ia menyarankan agar tiga rumah sakit yang sudah menyepakati MoU untuk saling berkomunikasi. Misalnya, di RSI Siti Khadijah terdapat layanan cuci darah sehingga dapat membantu pasien dari RSUD BARI.

Pada kesempatan itu Eddy juga mempersoalkan masalah klaim tagihan ke unit pengelola keuangan Jamsoskes Sumsel Semesta, Khususnya terhadap pasien lintas batas. Kota Palembang berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir (OI) dan sebagian wilayah Banyuasin.

“Pasien dari Banyuasin dan OI sering dirawat di RSUD BARI, proses klaimnya bagaimana?  Karena selama ini ada masalah dalam hal klaim. Kita harapkan, proses klaim tidak rumit,” katanya.

Buka Jejaring
Menanggapi pertanyaan soal klaim tersebut, Kadinkes Sumsel Zoelkarnain Noerdin mengatakan, bagi kabupaten yang belum memiliki RSUD, boleh saja membuka jejaring dengan RS di kabupaten/kota tetangga.

Misal, Kabupaten Empat Lawang membuat MoU dengan RSUD Lahat. Begitu juga dengan OI dan RSUD BARI atau Banyuasin bisa mendekati Palembang untuk membuka jejaring dengan RSUD BARI.

“Tagihannya bisa kabupaten masing-masing karena Pemprov menyerahkan dana kepada Tim Pengolahan Kesehatan kabupaten/kota. “Artinya, sistem pembayaran klaim sangat sederhana. Tidak rumit,” katanya.

Kepada wartawan, Zoelkarnain juga menegaskan kalau layanan Jamsoskes Sumsel Semesta untuk layanan rawat inap kelas III, sama seperti layanan Jamkesmas.

“Tidak ada istilah pindah kelas dan kesediaan membayar selisih bayar. Kalau dari awal kelas III tetap kelas III. Tak ada pindah kelas,” katanya.

Sempat tidak Mau
Zoelkarnain Noerdin juga mengaku kalau masih ada rumah sakit yang tidak bersedia diajak dalam jejaring program ini, seperti RSUD BARI.

“RSUD BARI sempat tidak menerima karena mereka belum tahu. Tapi sekarang sudah mau. Masih ada RS lain, tapi kita yakin mereka akan mau sendiri,” katanya.

Selain itu diijelaskan, sebelumnya program ini adalah ide program berobat gratis. Hanya saja, pandangan orang kalau program ini identik dengan perawatan semata. Untuk itu, tampilan berobat gratis disempurnakan dengan cakupan lima pelayanan dasar kesehatan.

Mulai dari program preventif, edukatif, penyuluhan kesehatan hingga pada pengobatan bagi yang sakit. Dan dokter dan perawat tidak dirugikan karena jasa para medis tetap mendapatkan haknya.

“Program Jamsoskes Sumsel Semesta tidak akan menggunakan keuangan kabupaten/kota. Dokter dan perawat bahkan rumah sakit tidak akan dirugikan,” katanya.(sripo)