Provinsi Sumsel mendapatkan kuota jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) sebayak 1,3 juta jiwa. Angka tersebut lebih kecil dari peserta Askeskin yang dikelola PT Askes,yang mencapai Rp1,7 juta jiwa pada 2007. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Syahrul Muhammad mengatakan, kuota tersebut sudah ditetapkan pemerintah pusat melalui Departemen Kesehatan (Depkes).
”Namun, jika memang diperlukan dan masih ada masyarakat yang belum terdata, dapat dilakukan penambahan sesuai kebijakan yang dilakukan pemprov bersama kabupaten dan kota,” kata Syahrul di Palembang, Jumat kemarin. Syahrul mengaku belum mengetahui secara pasti apakah kuota yang diberikan pusat tersebut sudah mencakup seluruh masyarakat miskin di Sumsel.
Sebab, masih akan dilakukan penyesuaian data peserta di seluruh kabupaten/kota. Kebijakan penambahan peserta, terang Syahrul,dapat dilakukan melalui share pendanaan antara APBD Sumsel dan APBD kabupaten/kota setempat.
”Misalnya, di Kab OI terdapat masyarakat miskin yang belum terdata.Itu dapat diakomodasi dengan kebijakan tersebut,” terangnya.
Pada kesempatan tersebut, kata Syahrul, peserta tidak lagi menggunakan kartu peserta layaknya Askeskin. Sebab, Jamkesmas menggunakan data onlinesehingga pihak RS cukup melihat data yang terdapat pada data di komputer.
Anggota Komisi IV DPRD Sumsel Syaiful Islam mengatakan, peralihan dari Askeskin yang dikelola PT Askes ke Jamkesmas dilakukan pemerintah untuk mengatasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang sering terhambat. Pasalnya, untuk melayani peserta Askeskin, pihak rumah sakit (RS) terlebih dahulu harus melakukan penagihan PT Askes.
”Selama ini, masyarakat peserta Askeskin sangat menderita dengan sistem pengelolaan selama ini. Harapan kita, dengan perubahan ini akan memberikan kemudahan dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain pelayanan yang sering terhambat, pelayanan Askeskin juga disinyalir rentan penyimpangan dan menjadi ladang korupsi. Untuk itu, pengelolaan Askeskin diubah menjadi Jamkesmas yang pengelolaannya diserahkan langsung kepada pihak RS.
”Harapan kita Jamkesmas dapat memberikan pelayanan baik kepada masyarakat. Apalagi, pemerintah pusat langsung memberikan dana tanpa perantara seperti sebelumnya,” katanya.
Dengan demikian, lanjut Syaiful, RS dapat mengajukan klaim langsung ke bank yang ditunjuk dan pihak bank langsung melakukan pembayaran melalui rekening yang telah didaftarkan pihak RS.
”Kita imbau pemprov lebih aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program itu, terutama dalam hal melakukan verifikasi. Sebab, masalah yang terjadi pada Askeskin itu salah satunya verifikasi,” imbaunya.
Syaiful mengatakan, berdasarkan hasil koordinasi pihaknya dengan Dinkes Sumsel, selain RS milik pemerintah, seperti RS Mohammad Hosein (RSMH), RS Ernal diBahar dan RS BARI, ada pula beberapa RS swasta lain yang ditunjuk untuk mengelola Jamkesmas, seperti RS Siti Khodijah dan RS Muhammadiyah Palembang.
”Sebelumnya,pada saat Askeskin (PT Askes, kedua RS swasta tersebut juga sudah terlibat,” katanya. (berli zulkanedi/ ahmad fajri)
Tinggalkan Balasan