Tingginya permintaan sambungan listrik untuk rumah tangga di Sumsel tidak diimbangi dengan kemampuan PLN memasok listrik. Pada 2007, daftar tunggu bertambah 14.000 karena PLN hanya mampu melayani 52.000 pelanggan sampai Oktober 2007 dari target 66.000 sambungan baru.

General Manager PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu Dodoh Rahmat, Minggu (9/12), mengatakan, keterlambatan pelayanan sambungan baru disebabkan kendala proses tender. Akibatnya, banyak calon pelanggan yang sudah terdaftar tetapi belum dilayani.

“Proses tender pengadaan sambungan baru mengalami persoalan sehingga terpaksa diulang. Kami sedang berupaya mengejar target pemasangan sambungan baru dalam waktu yang tersisa tahun ini,” kata Dodoh.

Kemampuan PLN untuk menambah jaringan transmisi dan distribusi di Sumsel belum optimal.

Secara akumulatif, hanya 58 persen dari total 1,4 juta rumah tangga di Sumsel yang menikmati sambungan listrik. Sisanya, 42 persen atau 588.000 rumah tangga, belum menikmati listrik.

Dodoh mengatakan, kemampuan PLN untuk membangun pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, gardu induk, dan trafo untuk mengalirkan listrik ke rumah-rumah sangat terbatas karena minimnya anggaran untuk investasi. Untuk penyambungan baru, penarikan jaringan, dan trafo distribusi ke setiap rumah, dibutuhkan investasi sekitar Rp 1 juta per pelanggan.

Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Sumsel Nono Suratno mengatakan, pemerintah pusat dan daerah harus terus bekerja sama membangun pembangkit tenaga listrik dengan energi alternatif sebagai solusi mengatasi krisis listrik rumah tangga. Energi yang bisa dikembangkan adalah tenaga surya serta mikrohidro yang mengandalkan debit air dan ketinggian jatuhnya air pada sungai.

Hingga tahun 2007, Pemerintah Provinsi Sumsel dan pusat telah membangun 11 unit pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan pembangkit listrik tenaga surya di Kabupaten Lahat, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Muara Enim.

Pembangkit tersebut dibangun di 12 desa pelosok yang hingga saat ini tidak terjangkau jaringan PLN dan dikelola oleh masyarakat desa. (lkt/kmps)