infokito

Di tengah semangat menghemat anggaran perhajian, kalangan DPR justru menitipkan sejumlah keluarga dan kolega dalam rombongan tim pengawas haji DPR. Itu terungkap dari jumlah rombongan tim pengawas haji DPR yang membengkak dua kali lipat dibanding musim haji tahun lalu.

Tim haji DPR itu berstatus haji ”abidin” (atas biaya dinas). Kehadiran mereka di tanah suci sebagai wakil rakyat yang bertugas memantau dan mengawasi pelayanan kepada jemaah haji Indonesia. Karena statusnya yang terhormat itu, mereka mendapat sejumlah hak dan fasilitas istimewa. Ketika tiba, mereka pun dijemput secara khusus dan diinapkan di tempat khusus yang berbeda dengan 210 ribu jemaah haji Indonesia. 

Fasilitas lain, mereka mendapat kelas bisnis dan memakai paspor diplomatik.
Dari dokumen yang dilaporkan harian sumeks, tim pengawas haji seharusnya hanya terdiri atas 20 anggota DPR. Rinciannya, delapan anggota dewan terbang ke tanah suci pada tahap pertama (fase kedatangan jemaah), 24-30 November. Kemudian, 12 anggota dewan berangkat pada tahap kedua (fase puncak haji), 15-25 Desember.

Namun, di dokumen itu tertulis jumlah rombongan tim pengawas haji 43 orang, termasuk anggota DPR yang benar-benar bertugas mengawasi pelaksanaan haji. Praktis, terdapat penambahan 23 orang. Mereka adalah staf sekretariat DPR (lima orang), anggota DPR non-pengawas haji (tiga orang), istri dan keluarga anggota DPR (14 orang), dan seorang mantan anggota DPR. Dari sumber harian sumeks, tiga anggota DPR non-pengawas haji adalah AHM, MSD dan AMD. Satu-satunya mantan anggota DPR adalah IM yang juga mantan dubes. Ironisnya, dua dari anggota DPR non-pengawas haji menitipkan tujuh anggota keluarga dan kolega untuk masuk rombongan haji berbiaya dinas tersebut.

Informasi yang dihimpun harian sumeks, anggaran operasional tim pengawas haji DPR pada tahap pertama senilai Rp322 juta dan tahap kedua Rp552 juta. ”Itu anggaran resmi untuk 20 anggota tim pengawas haji, termasuk beberapa staf sekretariat DPR,” kata sumber di DPR yang menolak dikorankan namanya, Selasa (20/11) kemarin.

Dia menduga belasan anggota rombongan non-pengawas haji itu mungkin menggunakan anggaran Departemen Agama (Depag) selaku mitra Komisi VIII DPR (membidangi haji). ”Sebagian ada yang bilang pakai anggaran pribadi. Tetapi, pengalaman saya, mereka tetap akan pakai fasilitas dinas,” jelas sumber tersebut.

Dari dokumen yang dimiliki harian sumeks, seluruh rombongan itu ternyata minta bantuan Depag untuk menguruskan visa haji. Sedangkan visa untuk keluarga dan kolega DPR diurus melalui diplomatik Deplu. Ini terungkap dari surat bernomor TU.00/190/KOM.VIII/XI/2007, tertanggal 12 November 2007, yang ditandatangani Ketua Komisi VIII DPR Hasrul Azwar, untuk Dirjen Haji Depag Slamet Riyanto.

Selain itu, dari dokumen lain berkop DPR, pimpinan Komisi VIII menyurati Dirut PT Garuda Indonesia. Dia meminta kemudahan dalam pemrosesan tiket, termasuk potongan harga bagi seluruh anggota rombongan. Surat itu bernomor TU.00/162/KOM.VIII/X/2007, tertanggal 4 Oktober 2007, yang juga diteken Hasrul Azwar.

Dari data informasi harian sumeks, Depag keberatan atas membengkaknya anggota rombongan tim pengawas haji. Bahkan, Depag pada 9 November lalu menyurati pimpinan Komisi VIII agar merampingkan rombongan menjadi 30 orang. Ini terungkap pada surat bernomor DJ.VII/4/HJ.00.4098/2007 yang ditandatangani Dirjen Slamet Riyanto.

Dikonfirmasi tadi malam, Dirjen Slamet membenarkan telah menyurati Komisi VIII terkait gemuknya rombongan tim pengawas haji. Dia juga telah melaporkan permasalahan tersebut kepada menteri agama.

Slamet mengkhawatirkan, jika seluruh anggota rombongan berangkat, petugas haji di Arab Saudi tidak dapat melayani secara maksimal. Maklum, saat musim haji tiba, fasilitas kendaraan dan penginapan serba terbatas. Itu pun lebih banyak untuk mobilitas jemaah. ”Saya nggak keberatan, namun khawatir tidak dapat melayani,” kata Slamet yang dihubungi harian sumeks tadi malam.

Menurut Slamet, Depag mengusulkan pemangkasan anggota rombongan hingga setara dengan tim pengawas haji tahun lalu. ”Tahun lalu kan jumlahnya 30 orang. Kalau bisa, saya usulkan jangan lebih dari itu,” jelasnya.

Ketua Komisi VIII DPR Hasrul Azwar yang dihubungi terpisah meragukan data yang menyebutkan total anggota tim pengawas haji berjumlah 43 orang. Jumlah anggota DPR yang mengawasi haji tahun ini tidak berubah dari musim haji sebelumnya. “Nggak ada perbedaan, tetap 20 orang dan dua staf sekretariat DPR,” kata Hasrul Azwar saat dihubungi, tadi malam. Mereka juga dilarang membawa istri, anggota keluarga, dan kolega dalam rombongan pengawas haji.

Ditanya membengkaknya jumlah rombongan dari keluarga, kolega, dan mantan anggota DPR, Hasrul mengaku tidak tahu. “Saya perlu baca daftar namanya dulu. Saya sekarang ada di luar kota, nggak pegang data,” ujar anggota DPR dari Fraksi-PPP ini. Dia juga belum tahu dimasukkannya tiga anggota DPR nonpengawas-haji  dalam rombongan pengawas haji. Alasannya, anggota DPR yang masuk dalam rombongan, merupakan usulan masing-masing fraksi.

Meski demikian, kalaupun ada nama-nama anggota nonpengawas-haji dalam rombongan tersebut, DPR siap membatalkan keberangkatannya. “Kalau bukan untuk dinas, buat apa,” tegas Hasrul.

Di tempat terpisah, anggota tim pengawas haji DPR Ahmad Farhan Hamid (PAN) mengakui, rombongan pengawas haji tahun ini relatif lebih banyak dibanding tahun lalu. Selain anggota DPR yang benar-benar pengawas haji, rombongan itu diisi anggota DPR non-pengawas haji. ”Kami memfasilitasi anggota (DPR) yang ingin naik haji dalam waktu pendek,” kata Farhan Selasa (20/11) kemarin.

Ditanya siapa nama-nama anggota DPR non-petugas haji tersebut, Farhan mengaku tidak ingat. ”Semua bergantung usul fraksi masing-masing,” kata anggota pengawas haji yang terbang pada tahap pertama.

Di tempat terpisah, anggota tim pengawas haji lain, Hanief Ismail (PKB), membenarkan sebagian rombongan diisi anggota DPR non-pengawas haji. Dia tak menyebut nama-namanya, tapi diyakini mereka akan menggunakan kocek pribadi selama di Tanah Suci. ”Mereka juga dipisah dari rombongan pengawas haji. Mereka janjinya mengawasi haji secara pribadi,” jelas Hanief tadi malam. Meski demikian, seluruh rombongan — termasuk non-pengawas haji — tinggal di Wisma Haji Indonesia selama di Mekah.
Mesir Suryadi, anggota DPR dari Partai Golkar yang dihubungi terpisah mengaku bahwa dirinya bagian dari tim pengawas haji. “Saya berangkat tanggal 14 Desember dan atas nama tim pengawas haji,’’ ujarnya tadi malam. Dia berangkat bersama dengan sekitar 20 orang tim pengawas haji yang dibentuk parlemen.

Disinggung tentang adanya ‘’titipan’’ anggota keluarga Anggota DPR dalam rombongan dinas itu, Mesir membantahnya. ‘’Kalau keluarga ikut atas biaya sendiri sih mungkin saja, tapi tidak dengan biaya pemerintah,’’ tegasnya. Karena, SPJ perjalanan dinas para tim pengawas haji ini tidak berhak diberikan pada siapapun termasuk keluarga. ‘’Intinya kalau mengajak keluarga ya pastinya dengan biaya pribadi,’’ katanya.

Tapi, koordinator tim pengawas haji sekaligus Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar memberi komentar berbeda. Dia mengaku terkejut dengan membengkaknya jumlah tim pengawas haji DPR. Sebab, pimpinan DPR hanya menyepakati memberangkatkan delapan anggota DPR sebagai pengawas haji di Tanah Suci. Sementara yang lain menyebut 20 nama.

”Seingat saya, jumlahnya maksimal delapan orang, nggak lebih. Itu pun semuanya dari anggota Komisi VIII,” kata Muhaimin saat dihubungi koran ini tadi malam. Mereka mengawasi haji pada puncak haji alias pada keberangkatan tahap kedua, 15-26 November.

Menurut Muhaimin, kalaupun terjadi pembengkakan, jumlahnya tidak terlalu banyak. Apalagi, sampai 43 orang. ”Tambahannya bisa jadi dari Sekretariat DPR,” jelas anggota DPR dari PKB itu.

Ditanya satu per satu anggota DPR non-pengawas haji yang ikut rombongan, Muhaimin mengaku tidak ingat. ”Saya perlu baca surat-suratnya,” ujarnya.

Dari pengamatan harian sumeks — yang pernah naik haji — rombongan tim pengawas haji biasanya menggunakan fasilitas kedinasan milik Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi dan Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Jeddah. Ini mulai fasilitas kendaraan, sopir, pemandu selama di Tanah Suci, hingga penginapan –baik di Mekah, Madinah, dan Arafah-Mina. Begitu pula pengurusan dokumen di bandara, makanan dan minuman, dan fasilitas-fasilitas lain.

Untuk menginap, mereka tidak menyewa hotel, tetapi menggunakan fasilitas VIP di Wisma Haji Indonesia. Untuk prosesi wukuf dan bermalam, tim pengawas haji memakai tenda ”dinas” PPIH sekaligus mengumpul dengan rombongan pejabat lain, khususnya para duta besar dan pejabat penting dari Jakarta. Mereka benar-benar menyatu dengan jemaah ONH plus yang biasanya berfasilitas relatif mewah dibanding jemaah haji biasa.

Fasilitas lain, selama di Jeddah, para anggota tim pengawas haji menginap di ruang VIP di lantai satu Wisma Haji Indonesia. Mereka juga acapkali mendapat tenaga guide saat berbelanja di kawasan pusat bisnis Corniche, Jeddah. [harian sumeks]