Jangan ada kapitalisasi dalam penyelenggaraan haji, karena hal tersebut akan mendorong pelayanan haji semakin menurun, kata wakil anggota DPR RI, Said Abdullah dalam percakapan di Media Center Haji (MCH) Jeddah, Sabtu.

Ia melihat kencenderungan itu makin nampak. Utamanya dari segi pelayanan, seperti pemondokan bagi anggota jemaah haji yang hingga kini tak ada standarisasi dari pemerintah Arab Saudi.

Menurut dia, idealnya pemerintah setempat menerapkan standarisasi untuk setiap gedung/hotel bagi jemaah. Ada kriterianya, seperti golongan A hingga D disusul harga sewa. Dengan demikian, dari segi kelayakan dan harga dapat dipertanggungjawabkan.

Jika hal itu dapat dilakukan, menurut Said, kapitalisasi haji dapat dihindari. Demikian pula dalam persoalan transportasi, pemerintah negeri kaya minyak itu perlu pula melakukan regulasi.

Menurut dia, kedepan pemerintah Indonesia — dalam hal ini Departemen Agama — perlu melakukan lobi tingkat tinggi untuk mengubah kendisi pemondokan bagi calon jemaah haji dari berbagai negara. Salah satu cara adalah melakukan pendekatan dengan sejumlah negara Organisasi Konperensi Islam (OKI) guna mengubah sistem pemondokan yang berlaku dewasa ini.

Sebelumnya ia mengatakan, dalam kaitan perolehan pemondokan, DPR dalam waktu dekat akan menggelar rapat dengan Departemen Agama guna membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Untuk di Madinah, ia berharap jauh hari pemondokan di wilayah ring satu sudah diperoleh sehingga anggota jemaah haji mudah melakukan sholat arbain di Masjid Nabawi.

Demikian pula untuk wilayah Mekkah, problem pemondokan jauh dari Masjidil Haram dengan solusi memperbanyak bus angkutan harus dibarengi cara-cara lain yang memudahkan jemaah dalam beribadah, ia mengatakan.***antaraNews