Pemerintah bekerja keras agar sistem katering haji –yang pada musim haji lalu bermasalah– tahun ini bisa lebih baik. Dubes RI untuk Arab Saudi Salim Segaf Aljufri di sela-sela kunjungan ke Madinah mengingatkan, rencana penyajian konsumsi dengan model prasmanan dalam kontrak katering jemaah haji di Arafah dan Mina (Armina) memang bagus. “Kalau berhasil, nilainya bisa 9, bahkan 10. Tapi, kalau tidak berhasil, yang jadi korban jemaah juga,” katanya.
Menurut Aljufri, penyajian konsumsi dengan model prasmanan di Armina berisiko, setidaknya, karena tiga hal. Pertama, kondisi iklim Arab Saudi yang berubah-ubah. “Angin, misalnya, bisa jadi masalah bila konsumsi disajikan dengan cara prasmanan,” katanya.
Kedua, model prasmanan bisa mengganggu kekhusyukan jemaah dalam beribadah. Sebab, model itu mengharuskan jemaah antre pada jam-jam makan. Padahal, dengan jumlah jemaah 200 ribu lebih, antre itu tidak akan cukup hanya dengan 10 atau 15 menit. “Bisa berjam-jam,” ujarnya.
Ketiga, lokasi di Armina sempit. Karena itu, penerapan prasmanan dengan tujuh meja bisa menyulitkan. Belum lagi, jemaah Indonesia banyak yang tak terbiasa antre. “Bisa-bisa ada jemaah yang mengangkut makanan di meja untuk dibagikan ke kelompoknya sendiri,” gurau Aljufri.
Karena itu, dia mengusulkan agar katering jemaah di Armina diberikan dengan sistem lama: kotakan (boks). Pertimbangannya, jemaah Indonesia lebih familier dengan sistem itu. “Mereka akan bisa beribadah dengan tenang bila tahu sudah ada makanan di dekatnya. Selain itu, dengan sistem boks, jemaah kan bisa memakannya kapan saja dia ingin,” ujarnya.
Ditanya masih mungkinkah mengubah kontrak dari prasmanan ke boks, Aljufri mengatakan mungkin saja. Saudi, menurut dia, akan mengikuti kemauan Indonesia. “Kalau kita mau nasi kotak, mereka akan ikut. Demikian juga, kalau kita minta prasmanan, ya mereka akan lakukan. Hanya, kalau ada apa-apa, Saudi tidak mau disalahkan,” tuturnya.
Karena itu, dengan mempertimbangkan kepentingan jemaah, Aljufri minta sistem prasmanan ditinjau ulang. Misalnya, bisa saja tetap prasmanan, tapi dengan back-up boks. Atau, sekalian saja pakai sistem boks. “Kan kita sudah berpengalaman bertahun-tahun dengan sistem boks.”
Soal kabar pembatalan sepihak pemondokan jemaah di Mekah, Aljufri minta tidak perlu dicemaskan. Sebab, pemondokan yang dibatalkan itu hanya untuk 896 jemaah. Padahal, tiap tahun selalu disediakan pemondokan cadangan dengan kapasitas satu persen jumlah jemaah. “Kira-kira kita punya cadangan pemondokan untuk 1.500 jemaah. Dalam kondisi terpaksa, pemondokan cadangan ini bisa dipakai,” jelasnya.
Saat ini, lanjutnya, sudah ada yang menawarkan pemondokan pengganti untuk 10 ribu jemaah. Petugas di Mekah kini sedang memilih mana yang paling layak. “Jadi, tidak perlu khawatir. Saat jemaah mulai masuk ke Mekah setelah menjalankan ibadah arbain (8–9 hari) di Madinah, pemondokan akan siap,” tegasnya.
Dijelaskan, pembatalan pemondokan itu juga tidak bisa dibilang sepihak. Yang terjadi, katanya, gedung yang disediakan tidak mendapat izin operasional karena tidak memenuhi persyaratan baru yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. “Pemerintah Saudi kini mensyaratkan gedung untuk pemondokan jemaah haji dilengkapi air panas dan pintu darurat. Gedung yang dibatalkan itu tidak bisa memenuhinya. Karena itu, kontrak dibatalkan,” jelasnya.
Sesuai dengan kontrak, pemilik gedung harus membayar dua kali nilai kontrak bila pembatalan terjadi karena kesalahannya. Tapi, soal itu belum bisa dipastikan kesalahannya. Sebab, bila kontrak ditandatangani sebelum peraturan baru pemerintah Saudi muncul, berarti kesalahan bukan pada pemilik gedung. “Kita punya pengacara untuk itu kok. Kita akan lihat nanti,” katanya. [jpnn/sumeks]
Tinggalkan Balasan