Tim Pengawas Pelaksanaan Haji 1428 H/2007 DPR menilai penyelenggaraan gelombang pertama pelaksanaan haji Indonesia di Tanah Suci cukup baik. Meski mereka menyatakan masih dijumpai beberapa kendala yang patut diperbaiki dalam penyelenggaraan tahun depan. ”Dari hasil pantauan kami di Madinah, Makkah, dan Jeddah, semua berjalan cukup lancar. Meski demikian, beberapa persoalan memang masih harus dibenahi, misalnya soal pemondokan, katering, kesehatan, dan penerbangan,” ujar Syafriansyah, anggota tim DPR di Jeddah Jumat (30/11).
Syafriansyah yang juga anggota Komisi VIII DPR dari FPP, mengutip kembali pernyataan Ketua Tim Said Abdullah sebelumnya, bahwa semua persoalan haji tersebut nanti akan dibawa ke panitia kerja (Panja) DPR untuk dibahas dalam kerangka perbaikan penyelenggaraan haji 1429 H tahun depan. Menurut Syafriansyah, tahun ini memang tahun pertama penyelenggaraan haji dipisahkan antara Departemen Agama dan Departemen Kesehatan. Anggaran kedua departemen sudah ditingkatkan. Depag mendapat dana dari anggaran pemerintah Rp 68 miliar dan Depkes mencapai lebih dari Rp 100 miliar.
”Harapannya agar dengan anggaran besar operasional haji di lapangan bisa lebih baik,” katanya. Terkait dengan Depkes, Syafriansyah mengingatkan agar honor tim medis haji dibayarkan sesuai rencana. ”Jangan sampai ada petugas dari Depkes tidak dibayar. Ini sudah kita beritahukan,” ucapnya menanggapi adanya keluhan bahwa petugas dari Depkes, baik dokter, perawat, dan apoteker yang bertugas di Tanah Suci sampai saat ini belum menerima honor. Mereka hanya diberi persekot 500 riyal.
Masalah lain yang masih bersifat krusial dan mendapat sorotan Tim DPR adalah pemondokan. Kasus terbaru adalah protes jamaah asal Aceh, Selasa lalu, di Makkah, akibat pembatalan. Soal pemondokon ini mestinya juga lebih baik. Syafriansyah mencontohkan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, lokasi pemondokan haji Indonesia di Makkah sekarang ini lebih jauh dari Masjidil Haram. ”DPR akan memberikan kebebasan kepada pemerintah untuk melakukan pemetaan lokasi untuk mendapatkan pemondokan yang lebih dekat ke tempat ibadah, baik di Makkah maupun di Madinah,” ujarnya.
Tim Pengawas juga menyoroti masalah katering, yang mereka nilai sudah mulai ada perbaikan. Sistem prasmanan memang sudah pasti dilaksanakan pada pelaksanaan puncak haji Arafah dan Mina (Armina). Tim mengkhawatirkan prasmanan akan menyita waktu dan tempat, sehingga berpotensi jamaah tidak sempat makan atau tidak kebagian.
Meski demikian, pelaksana katering menjamin sistem prasmanan akan diatur sedemikian rupa, termasuk memasak di tempat/di tenda jamaah, sehingga semua jamaah dipastikan mendapatkan makanan. Sebagai antisipasi kemungkinan ada jamaah yang tidak terbagi atau kurang cocok, kata Syafriansyah, mereka juga menyiapkan nasi kotak. Jadi, cukup fleksibel sehingga konsumsi jamaah lancar. Tim DPR dengan delapan anggota tersebut selama di Tanah Suci meninjau dapur katering di Harraj, sekitar Jabal Uhud, Madinah, pemondokan di Makkah, dan Jeddah. (mch/republika)
Tinggalkan Balasan