Lahan kritis di Provinsi Sumatera Selatan terus bertambah karena makin maraknya praktik pembukaan hutan dan teknik pengolahan lahan yang salah. Saat ini luas lahan kritis mencapai 1,34 juta hektar dengan angka pertambahan sekitar lima persen setiap tahunnya.
“Dari total lahan kritis seluas 1,34 juta hektar, sebanyak 1,1 juta berada di luar kawasan hutan dan 240.000 di dalam kawasan hutan. Lahan kritis terus bertambah karena praktik pembukaan hutan dan pengolahan lahan yang tidak sesuai kaidah,” demikian kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel Dodi Supriadi seusai kegiatan “Sosialisasi Aksi Penanaman Pohon” di kompleks Pemprov Sumsel, Jumat (2/11).
Menurut Dodi, lahan kritis di Provinsi Sumsel dibedakan menjadi beberapa kategori, yakni kritis secara ekologis dan fisik sehingga perlu direvitalisasi menyeluruh, kritis secara ekonomi atau kurang produktif, dan lahan yang sudah tak layak ditempati.
Faktor penyebab lahan kritis ini adalah perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab secara lingkungan dan teknik pengolahan lahan yang tak memenuhi kaidah konservasi tanah. Salah satu contohnya adalah pembukaan hutan di wilayah perbukitan dan lahan miring.
“Hal ini mengakibatkan erosi sehingga tanahnya terbawa air hujan. Perlu diketahui, pendangkalan yang terjadi di Sungai Musi dan sungai lainnya terjadi karena lumpur yang terbawa air hujan akibat hutan gundul,” kata dia.
Mengenai kondisi tanah, Dodi menjelaskan, di Provinsi Sumsel banyak tanah yang merupakan tanah puzolik merah kuning (PMK). Jenis tanah seperti ini sangat sensitif terhadap erosi. Dengan demikian, perlu teknik konservasi khusus untuk memulihkan lahan.
Menurut Sri Lestari, Direktur Walhi Provinsi Sumsel, terus meluasnya lahan kritis di Sumsel ini sebenarnya juga sangat dipengaruhi konversi lahan dari hutan menjadi perkebunan.
Dari penelitian Walhi Sumsel, sejumlah perusahaan perkebunan terbukti melanggar konsepsi lingkungan, contohnya perkebunan sawit di Kabupaten Muba yang merambah wilayah hutan lindung dan hutan konservasi.
“Lahan kritis terancam bertambah juga karena ada penerapan kebijakan yang salah dari Pemprov Sumsel. Salah satu contohnya, target penanaman kelapa sawit seluas 900.000 hektar,” kata Lestari.
Perlu diketahui, lanjut dia, perkebunan kelapa sawit yang terlalu berlebih juga bisa membuat lahan kritis terus bertambah. Hal ini terjadi karena sifat tanaman yang monokultur (satu jenis), tidak punya akar kuat, dan menjadikan lapisan permukaan tanah gampang terbawa longsor.
Karena itu, Walhi mendorong agar Pemprov Sumsel menerapkan sistem moratorium atau jeda waktu untuk tebang kayu di dalam hutan. Hal itu perlu diimbangi dengan usaha memulihkan wilayah kritis. (ONI/kmps)
Tinggalkan Balasan