Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muba, kemarin (8/10) melantik CPNS yang telah mendapatkan nomor induk pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Wakil Bupati Muba H Pahri Azhari berharap, pengangkatan 892 tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dijadikan momentum untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Pemkab Muba. Dia berharap, para tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS bisa mengemban amanah. “Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS sudah sesuai prosedur.Apalagi berkas telah dikirimkan sesuai permintaan yang ditentukan BKN. Jadi, sudah sewajarnya jika Kabupaten Muba mendapat prioritas,” jelasnya dalam acara pelantikan di gedung Dharma Wanita Sekayu, Senin (8/10).

Kepala BKD Kab Muba Drs Muzakir MM menjelaskan, seharusnya pelantikan tenaga honorer menjadi CPNS dilakukan pada September lalu. Namun, pelantikan tertunda karena belum lengkapnya NIP yang diperoleh pihaknya dari BKN. “Meskipun sempat tertunda, semuanya telah dilaksanakan dengan baik. Adapun kesalahan beberapa waktu lalu bukan dari BKD, melainkan menunggu realisasi BKN yang terlambat mengeluarkan NIP,” jelasnya, Senin (8/10).

Pengangkatan CPNS sendiri telah diumumkan pada Mei lalu di kantor BKD Muba, dan seharusnya BKD telah menerima berkas CPNS pada Juli atau Agustus lalu. “Tapi hingga bulan September baru sekitar 50% yang mendapatkan NIP. Kita baru dapat keluarkan Surat Keputusan (SK) dari Bupati setelah semuanya telah mendapatkan NIP,” ungkapnya. Muzakir menerangkan, pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS di lingkungan Pemkab Muba untuk formasi 2006 telah diumumkan agar tidak menimbulkan masalah.

“Kita melakukan pengangkatan tersebut berdasarkan surat dari Badan Kepegawain Nasional (BKN) Nomor : K.26/ 30/V.72-9/ 99 pada tanggal 7 Mei 2007 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS formasi 2006 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba,” tegasnya. Dia menerangkan, semua berkas yang diminta BKN telah dilengkapi oleh semua tenaga honorer sejak 4–10 Juni 2007. Keterlambatan bukan dilakukan BKD, melainkan pihak BKN yang menahan semua berkas yang dibutuhkan.

“Karena sejak awal persyaratan pengangkatan CPNS, kita ingin menjadi yang pertama. Dengan demikian, dapat memberikan dampak positif bagi tenaga honorer yang bertugas,” jelas Muzakir. Muzakir mengungkapkan, mengenai keterlambatan yang terjadi, pihaknya sudah beberapa kali melayangkan surat ke BKD untuk mempercepat proses NIP. Namun tidak ada jawaban kepastian kapan nomor akan keluar. “BKD meminta BKN untuk mempercepat semua proses NIP. Mungkin adanya masalah dengan sistem administrasi sehingga semuanya sedikit terhambat. Seharusnya ada timbal balik dengan kinerja yang sudah maksimal dari BKD Muba,” tandasnya. (edy/sindo/infokito)