Senin (8/10) kemarin, ratusan warga Desa Kemang Tanduk, Kec Rambang Kapak Tengah (RKT), Prabumulih memblokir jalan untuk truk-truk dan kendaraan operasional yang melintasi wilayah desa tersebut. Mereka menuntut pihak perusahaan yang beroperasi di sana bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan. Aksi pemblokiran jalan tersebut dilakukan di Simpang PU yang merupakan jalan akses utama menuju Desa Kemang Tanduk. Warga membentangkan sejumlah karton yang berisi tuntutan. Bahkan, warga mendirikan sebuah tenda untuk beristirahat. Aparat kepolisian dari Polsek RKT pun berjaga-jaga di lokasi.
Sejumlah perusahaan yang berlokasi di desa tersebut, antara lain PT Titis Sampurna dan Pertamina EBEP Limau, sampai kemarin sore belum memberi penyelesaian permasalah tersebut. ”Kami minta jalan menuju desa kami di aspal. Kalau belum ada kejelasan, kami akan tetap bertahan di sini untuk memblokir jalan ini,” ujar Hardianto, koordinator aksi warga tersebut saat ditemui di lokasi pemblokiran.
Menurut Hardiyanto warga sudah tidak tahan dengan kondisi jalan yang rusak parah itu. Jika musim kemarau seperti saat ini, jalanan berdebu dan jika musim hujan jalan becek sulit dilalui kendaraan. Akibatnya, warga merasa dirugikan oleh kondisi tersebut. Sebab, mereka menggunakan jalan tersebut sebagai akses menuju kota. ”Kalau truk-truk besar tidak masalah. Apalagi kalau karyawan perusahaan yang biasanya melintas dengan mobil ber-AC,” ungkapnya.
Dedi warga lainnya mengatakan, kondisi itu sudah dialami warga puluhan tahun. Namun sampai sekarang, tidak pernah ada niat dari perusahaan maupun pemerintah untuk melakukan pengaspalan jalan. ”Kami tidak menunjuk salah satu perusahaan, tapi semua perusahaan yang berlokasi di Kemang Tanduk harus bertanggung jawab untuk membangun jalan ini,” tegasnya. Ia dan sekitar 1.200 jiwa penduduk Desa Kemang Tanduk akan terus berjuang, sampai ada kepastian dari perusahaan kapan jalan desa akan diaspal. ”Jangan hanya mengeruk hasil bumi yang melimpah saja di sini, tapi kami hanya menikmati debu dan lumpur,” katanya.
Dia juga berharap,pemerintah daerah dapat memfasilitasi agar tuntutan warga dapat segera dipenuhi. ”Kita coba fasilitasi antara pihak perusahaan dan perwakilan warga.Hari ini, kita akan menggelar pertemuan di DPRD Prabumulih,” ujar Ketua Komisi C DPRD Prabumulih HM Jinal. (sutami/sindo/infokito)
Tinggalkan Balasan