PBB melalui organisasi UN Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Bank Dunia meluncurkan kerjasama prakarsa Stolen Asset Recovery (StAR) atau pemulihan aset yang dicuri, Senin 17 September 2007, waktu New York, Amerika Serikat.

“Korupsi merusak demokrasi, melanggar hukum, mengikis kepercayaan publik dan mengarah pada kekerasan HAM. Korupsi bahkan dapat membunuh,” ujar Sekjen PBB Ban Ki-moon dalam pidatonya saat peresmian StAR di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat seperti dilansir dari www.un.org, Selasa (18/9/2007).

Ki-moon memberikan contoh korupsi bisa mematikan, seperti pada petugas medis yang korup dan memberikan pengobatan karena disuap. Atau petugas yang menerima suap dari teroris untuk bisa melakukan aksi terorisnya.

Diperkirakan antara US$ 1 biliun hingga US$ 6 biliun menguap di seluruh dunia karena korupsi per tahunnya. Jumlah itu plus seperempat produk domestik bruto (PDB) negara-negara di Afrika, senilai US$ 148 juta, yang juga turut menguap.

Pejabat-pejabat publik di negara-negara dunia ketiga menerima suap antara US$ 20 juta hingga US$ 40 juta yang setara dengan 20 persen hingga 40 persen dana bantuan pembangunan.

Sementara itu Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick mengatakan dampak korupsi terhadap pembangunan sangat menghancurkan dalam skala yang besar. “Negara-negara berkembang itu susah payah mengeluarkan uang yang dibutuhkan untuk pengentasan kemiskinan,” kata dia.

Zoellick mencontohkan mantan Presiden Nigeria Sani Abacha dan keluarganya yang mencuri uang rakyat sebesar US$ 3 juta hingga US$ 5 juta dalam waktu 5 tahun. “Jumlah itu setara dengan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan selama tahun 2006. Jumlah sebesar itu juga bisa memberikan pengobatan antiretroviral untuk 2 hingga 3 juta penduduk Nigeria yang menderita HIV/AIDS selama 10 tahun,” kata dia.

Direktur Eksekutif UNODC Antonio Maria Costa mengatakan untuk mengembalikan aset yang dikorupsi sekaligus mencegahnya, PBB, Bank Dunia, dan negara-negara berkembang harus bekerja sama.

“Waktu itu penting. Korupsi bisa dideteksi segera setelah uang itu dicuri, sebelum para koruptor menghilangkan dalam pencucian uang skala internasional,” ujar Costa.

Bank Dunia dan UNODC menyerukan 8 negara maju (G8) meratifikasi konvensi PBB melawan korupsi, di mana masih separuh negara G8 yang meratifikasi.

Konvensi itu, lanjutnya, mematahkan kerahasiaan bank yang dicurigai menjadi tempat koruptor menyimpan hasil curiannya, untuk kepentingan investigasi. Prakarsa StAR ini menekankan tidak ada tempat yang aman untuk menyimpan uang hasil korupsi maupun pencucian uang lintas negara.

Untuk diketahui, mantan Presiden Soeharto merupakan pemimpin dunia yang paling korup di mata PBB dan Bank Dunia. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto diduga telah mengkorupsi uang negara antara US$ 15-35 miliar.

Berikut daftar korupsi pemimpin-pemimpin dunia berdasarkan Transparency Internasional tahun 2004:

1. Soeharto, Presiden Indonesia 1967-1998, diperkirakan US$ 15-35 miliar
2. Ferdinand Marcos, Presiden Filipina 1972-1986, US$ 5-10 miliar
3. Mobutu Sese Seko, Presiden Zaire 1965-1997, US$ 5 miliar
4. Sani Abacha, Presiden Nigeria 1993-1998, US$ 2-5 miliar
5. Slobodan Milosevic, Presiden Serbia/Yugoslavia 1989-2000, US$ 1 miliar
6. Jean-Claude Duvalier, Presiden Haiti 1971-1986, US$ 300-800 juta
7. Alberto Fujimori, Presiden Peru 1990-2000, US$ 600 juta
8. Pavlo Lazarenko, Perdana Menteri Ukraina 1996-1997, US$ 114-200 juta
9. Arnoldo Aleman, Presiden Nikaragua 1997-2002, US$ 100 juta
10. Joseph Estrada, Presiden Filipina 1998-2001, US$ 78-80 juta. (nwk/aba/detik)