Masih ingat dengan 2 petinggi Kejaksaan Agung (Kejagung) Kemas Yahya Rahman dan M. Salim? Saat ini, keduanya akan diaktifkan lagi oleh Kejagung setelah beberapa bulan ‘diparkir’.

Gara-gara keserempet kasus suap Artalyta kepada Jaksa Urip, Kemas yang kala itu menjabat Jampidsus, dan M. Salim yang menjabat Direktur Penyidikan Pidana Khusus dimutasi dari jabatannya. Keduanya dijadikan sebagai staf ahli Kejagung.

Lama tak bersentuhan dengan penanganan perkara,  kabarnya keduanya akan mendapat posisi baru. Kapuspenkum Kejagung Jasman Panjaitan yang dikonfirmasi hal ini, membenarkan keduanya akan diaktifkan lagi. Keduanya akan diangkat menjadi pemantau penanganan kasus tindak pidana korupsi.

“Saya dengar kabar memang begitu. Tapi bukan pengendali, hanya pemantau,” terang Jasman ketika dihubungi detikcom, Minggu (22/2/2009).

Jasman menjelaskan, tim pemantau penanganan tindak pidana korupsi di institusi Kejaksaan selama ini memang sudah ada. Tim ini dibentuk untuk merespons perubahan kebijakan penanganan korupsi oleh institusi Kejaksaan. “Kan sekarang ada perubahan, untuk memantau itu dibentuk tim pemantau,” imbuhnya.

Jasman pun memastikan tim ini hanya akan bertugas memantau penanganan korupsi, tanpa bersentuhan langsung dengan penanganan perkara. “Perkara tetap pengendalinya Jampidsus,” jelas mantan Kajati.

Kapan Kemas dan M. Salim mulai bertugas? Jasman memastikan keduanya belum bertugas. “Belum bertugas. SK nya belum ada,” tandas Jasman.

Sebelumnya Indonesian Corruptin Watch (ICW) menduga Kemas dan M. Salim akan diangkat menjadi tim pengendali penanganan kasus tindak pidana korupsi di pidana khusus. “Kemas dan Salim akan diangkat sebagai tim pengendali penanganan kasus tindak pidana korupsi di pidsus,” kata Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho kepada wartawan di kantor ICW, Jl Kalibata Timur IV/D, Jakarta Selatan, Minggu (22/2/2009).

Namun Emerson belum berani memastikan kebenaran informasi ini. Jika kabar itu benar, ICW menyatakan keberatannya. Pengaktifan kembali Kemas dan M. Salim, diakui Emerson, justru menunjukkan sifat Kejagung yang hanya basa-basi menjatuhkan sanksi kepada pejabatnya yang melakukan pelanggaran.

“Kalau memang benar sangat disayangkan. Dua orang itu diduga kuat terlibat dalam penghentian kasus BLBI Sjamsul Nursalim, dan kasus suap Artalyta,” tambahnya.***(detikNews)