Sekjen Himpunan Zuriat Kesultanan Darusalam Palembang Haidar Alwi mengungkapkan, Pemkot Palembang kurang memperhatikan aset Kesultanan Palembang. Akibatnya, aset sejarah itu terabaikan dan tidak menjadi kebanggaan masyarakat.

“Seharusnya pemkot lebih peduli melakukan penataan aset Kesultanan Palembang. sebab, Kesultanan Palembang merupakan bagian dari Kerajaan Sriwijaya, di mana kerajaan itu pernah menjadi yang terbesar di Indonesia,” ujar Haidar Sabtu (21/6).

Menurut dia, Palembang harus menjadi kota sejarah dan peninggalan sejarah itu dapat dijadikan kebanggaan, bukan dibiarkan dan terabaikan. Haidar menilai, kepedulian masyarakat Palembang juga kurang menghargai aset tersebut.

“Kurangnya sosialisasi pemerintah menyebabkan peninggalan sejarah kurang diminati masyarakat. Bahkan nyaris terlupakan akibat kemajuan zaman. Kondisinya berbeda bila dibandingkan di Kepulauan Riau, di mana pemerintah memberi perhatian khusus terhadap peninggalan sejarah sehingga menjadi daya tarik wisatawan domestik dan luar negeri,” ujarnya.

Haidar menjelaskan, selama ini, kepengurusan peninggalan sejarah Kesultanan Palembang lebih difokuskan oleh keluarga dan kerabat kerajaan sehingga perkembangannya berjalan statis.

“Kami berharap, pemkot lebih perhatian dan jadikan peninggalan sejarah bagian dari kemajuan kota sehingga budaya yang ada tidak hilang tergerus waktu dan terlupakan,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Palembang Hasbullah Akib mengatakan, pemkot telah melakukan penataan aset-aset Kesultanan Palembang melalui instansi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang.

“Aset kesultanan Palembang itu hanya ada tiga, yakni rumah Linmas yang dijadikan Kantor DKP, Benteng Kuto Besak (BKB) yang ditempati TNI AD Kodam II Sriwijaya, dan makam-makam sultan,” ucapnya.

Hasbullah menjelaskan, kita tidak bisa mengurus keduanya secara bersamaan karena membutuhkan biaya besar, dan pemkot telah mengoordinasikan kedua aset tersebut. Selain itu, instansi DKP telah membuka wisata kerohanian bagi makam-makam kesultanan.

Menurut dia, pemkot juga telah menganggarkan dana untuk rehabilitasi aset-aset sejarah kesultanan untuk melestarikan dan melakukan sosialisasi kepada instansi dan Dewan yang melakukan kunjungan kerja (kunker) di Palembang.

Ketika ditanya mengenai kurangnya perhatian masyarakat akibat kurangnya sosialisasi di masyarakat, Hasbullah menjawab, instansi telah membuat buku dan buklet peninggalan sejarah kesultanan. Kemudian buku dan buklet tersebut disebarkan di sejumlah travel-travel wisata, sehingga bisa menjadi literatur bagi wisatawan yang mengunjungi Palembang. (hengky chandra agoes/SINDO)