Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Selatan yang baru merevisi sejumlah tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel. Proses revisi tersebut telah ditetapkan melalui pleno KPUD Sumsel, Sabtu (7/6) lalu.

“Namun, mengenai jadwal pencoblosan, masa kampanye, dan masa tenang, tetap tak mengalami perubahan,” kata Ketua KPUD Sumsel Syafitri Irwan, di Palembang, Senin (9/6) kemarin.

Sejumlah tahapan Pilgub Sumsel yang direvisi itu adalah jadwal pembentukan PPK dan PPS yang semula dijadwalkan 7–16 April untuk PPK diundur menjadi 2–13 Juni, dan untuk pembentukan PPS yang semula 17–27 April diundur menjadi 5-16 Juni. Serta jadwal pemberitahuan dan pendaftaran pemantau yang semula dijadwalkan pada 28 April–17 Mei diundur menjadi 6–27 Juni.

Selain itu, jadwal rapat koordinasi KPUD Sumsel dan KPUD kabupaten/kota dengan pelaksana Pilgub Sumsel di tingkat PPK, PPS, dan KPPS yang dihadiri KPUD Sumsel dan KPUD kabupaten/kota yang telah dilaksanakan 29 Februari lalu, diulang. Rencananya akan dimulai pada 11 Juni hingga November 2008 mendatang.

Untuk tahapan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih terjadi revisi pada jadwal penyampaian daftar pemilih sementara (DPS) oleh KPUD kabupaten/kota ke PPS melalui PPK yang semula dijadwal pada 2 April 2008, diundur menjadi 25 Juni 2008. Selanjutnya, pengesahan dan pengumuman DPS yang semula dijadwalkan pada 2 April 2008, diundur menjadi 29 Juni–1 Juli 2008.

Kemudian, jadwal perbaikan DPS yang mulanya dijadwal pada 20–22 Mei 2008, diundur menjadi 2–4 Juli 2008. Jadwal koreksi serta perbaikan DPS pencatatan pemilih baru dan daftar pemilih perubahan dan pengesahan daftar pemilih tetap (DPT) yang semula dijadwal pada 26 Mei–1 Juni 2008, diundur menjadi 5–10 Juli 2008.

Terakhir, penyampaian DPS, daftar pemilih perbaikan, dan DPT kepada KPUD kabupaten/kota melalui PPK dan dikirim secara elektronik dengan tembusan kepada KPUD Sumsel dan KPU Pusat yang semula dijadwal pada 29 Juni–1 Juli 2008, diundur menjadi 11–13 Juli 2008.

Sementara itu, Syaiful Islam mengatakan, pendataan mata pilih harus dimulai dari tingkat paling bawah dengan melibatkan perangkat pemerintah yang terendah seperti Ketua RT.Mengingat munculnya sejumlah protes mengenai DPT pada pelaksanaan Pilkada Palembang yang secara langsung akan berkaitan dengan DPT pada Pemilihan gubernur (Pilgub) Sumsel. (dedy sagita/SINDO)