Bung Tomo, Tanpa Gelar Pahlawan
M Zaid Wahyudi

Tak sedikit pun tebersit dalam benak keluarga Bung Tomo untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah agar ikon perjuangan arek-arek Surabaya itu mendapat gelar pahlawan. Kesaksian rakyat atas perjuangan Bung Tomo dianggap cukup untuk mengukuhkan Bung Tomo sebagai pejuang rakyat.

Setiap peringatan Hari Pahlawan 10 November, suara Bung Tomo yang berapi-api dan menggelegar kembali terdengar. Pekikan kemerdekaan dan teriakan takbir Bung Tomo diperdengarkan berulang-ulang. 

Gaya khas pidato Bung Tomo yang penuh semangat selalu muncul di layar televisi. Pidato retorisnya saat itu mampu mengobarkan perjuangan rakyat Surabaya menghadapi kembalinya pasukan penjajah Netherlands Indies Civil Administration (NICA) yang membonceng tentara Sekutu.

Dalam berbagai buku sejarah, nama Bung Tomo selalu disebut-sebut sebagai tokoh sentral pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Seruan heroik Bung Tomo dalam siaran radionya untuk menentang Belanda tertulis dalam sejarah Indonesia dengan tinta emas.

Namun, tokoh yang tak diragukan lagi peranan dan kepahlawanannya ini ternyata belum diakui pemerintah sebagai pahlawan nasional. Kekritisan pria yang memiliki nama lengkap Sutomo terhadap pemerintahan presiden-presiden sebelumnya, baik Soekarno maupun Soeharto, dinilai keluarganya sebagai penyebab belum diakuinya Bung Tomo sebagai pahlawan nasional.

Saat pemberian gelar pahlawan nasional oleh Gerakan Pemuda (GP) Ansor kepada Bung Tomo di Kantor Pusat GP Ansor Jalan Kramat Raya 65 A, Jakarta Pusat, Jumat (9/11), putra kedua Bung Tomo, Bambang Sulistomo (57), mengatakan ayahnya merupakan sosok yang tegas, lugas, dan apa adanya.

Pertemanannya dengan Proklamator RI Soekarno memburuk setelah keduanya terlibat pertengkaran. Saat itu, Bung Tomo menanyakan sesuatu yang bersifat pribadi kepada Bung Karno dan mencoba mengingatkannya. Namun, hal itu justru membuat Bung Karno tersinggung.

Hubungannya dengan Soeharto juga memburuk setelah dengan terang-terangan Bung Tomo mengkritik kebijakan ekonomi Soeharto yang mengabaikan pemerataan. Ceramah Bung Tomo yang kritis di berbagai kampus dianggap menyudutkan pemerintah. Berbagai kritik itu membuat Bung Tomo dipenjarakan selama setahun oleh pemerintah sejak 11 April 1978.

“Saat mengingatkan teman, Bung Tomo tidak peduli dengan segala kepentingan diri, seperti kekuasaan maupun harta,” ujar Bambang.

Karena itu, kehidupan keluarga Bung Tomo cukup sederhana. Meski tinggal di daerah Menteng, keluarga Bung Tomo tinggal di rumah kontrakan tanpa ada televisi. Bambang dan anak-anak Bung Tomo lainnya, meski sekolah di kawasan Cikini, seragam mereka apa adanya, tak semewah teman-temannya.

Padahal, berbagai jabatan kenegaraan penting pernah disandang Bung Tomo. Ia pernah menjabat Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata/Veteran sekaligus Menteri Sosial Ad Interim pada 1955-1956 di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Bung Tomo juga tercatat sebagai anggota DPR pada 1956-1959 yang mewakili Partai Rakyat Indonesia.

“Orangtua saya biasa hidup apa adanya. Yang penting, anak-anaknya bisa sekolah,” tambah Bambang.

Sikap kritis Bung Tomo tetap dibawa hingga akhir hayatnya. Bung Tomo tidak ingin dimakamkan di taman makam pahlawan karena makam tersebut dinilainya banyak diisi “pahlawan kesiangan”.

Pada saat negara dalam keadaan kritis, banyak di antara mereka yang dianggap sebagai pahlawan tidak berani membela bangsa. Namun, saat negara sudah damai, mereka justru muncul dan mengagung-agungkan jasanya.

Bung Tomo wafat saat menunaikan ibadah haji pada tahun 1981. Jenazahnya akhirnya dibawa pulang ke Indonesia pada 1982 dan dimakamkan di pemakaman umum Ngagel, Surabaya.

Setelah Bung Tomo meninggal, dengan bantuan pemerintah ditambah sedikit uang keluarga, akhirnya anak dan istri Bung Tomo dapat memiliki rumah di Jalan Besuki 27, Menteng, yang selama ini ditinggalinya.

“Rumah ini penuh dengan kenangan. Karena itu, kami meminta bantuan pemerintah untuk dapat memiliki rumah itu,” kata Bambang.

Namun, karena tak mampu membayar Pajak Bumi dan Bangunan rumah itu, akhirnya keluarga Bung Tomo lebih memilih menyewakannya kepada orang lain. Istri Bung Tomo, Sulistina Sutomo, memilih tinggal bersama putri-putrinya di Cibubur.

Usulan Ansor dan F-PG

Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) Priyo Budi Santoso yang hadir dalam penyerahan gelar pahlawan nasional di Kantor Pusat GP Ansor kemarin mengaku terkejut sosok yang diidolakannya selama ini bersama Bung Karno ternyata belum diakui pemerintah sebagai pahlawan nasional tanpa alasan jelas.

Keluarga Bung Tomo memang tidak akan mengajukan diri agar Bung Tomo diakui sebagai pahlawan. Bagi mereka, pengakuan rakyat lebih penting daripada pengakuan negara.

Untuk itu, Fraksi Partai Golkar dan GP Ansor mengetuk hati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera menghapus dosa kolektif bersama atas tidak diakuinya Bung Tomo sebagai pahlawan nasional.

“Jika pemerintah sekarang belum tergerak untuk menjadikan Bung Tomo sebagai pahlawan nasional, F-PG dan GP Ansor meminta agar Bung Tomo ditempatkan sebaik-baiknya sebagai pahlawan bangsa,” kata Priyo.

Ketua Umum GP Ansor Saifullah Yusuf mengatakan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Bung Tomo merupakan upaya Ansor untuk mengungkap dan mengangkat sisi-sisi sejarah perjuangan bangsa yang masih relevan dengan kondisi saat ini. Meskipun belum diakui negara, upaya ini diharapkan mampu membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa.

Para pahlawan telah menunjukkan semangat melawan penjajah yang sangat tinggi. Jika mereka masih hidup saat ini, Saifullah tidak tahu apa yang akan mereka katakan dengan kondisi rakyat dan bangsa saat ini, apakah sesuai dengan yang mereka cita-citakan atau justru sebaliknya.

Di Istana Negara

Kemarin, di Istana Negara, Presiden menganugerahkan gelar kepahlawanan nasional dan bintang jasa tanda kehormatan Republik Indonesia kepada sembilan putra-putri terbaik bangsa.

Almarhum Mayjen (Purn) dr Adnan Kapau Gani dan almarhum Dr Ide Anak Agung Gde Agung mendapat gelar Pahlawan Nasional. Tanda kepahlawanan tersebut disematkan oleh Presiden kepada keluarga yang mewakili Adnan Kapau Gani dan Ide Anak Agung Gde Agung.

Gelar Pahlawan Nasional juga diberikan kepada almarhum Mayjen (Purn) Prof Dr Moestopo dan Brigjen (Anumerta) Ignatius Slamet Rijadi.

Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla itu, gelar Pahlawan Nasional dan Bintang Mahaputra Utama diberikan kepada Ahmad Dahlan Ranuwihardjo SH dan Prof Dr Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Gelar Pahlawan Nasional dan Bintang Jasa Utama diberikan untuk Rohana Koeddoes. Gelar Pahlawan dan mendapatkan Bintang Budaya Parama Dharma diberikan kepada almarhum Nya Abbas Akup dan almarhum Daeng Soetigna.

Upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional yang berlangsung khidmat tersebut ditandai dengan pengamanan cukup ketat. Seorang wartawan yang terlambat sekitar lima menit ditolak masuk ke dalam Istana Negara untuk meliput acara itu. (HAR/OSD/kompas)